REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memastikan pemerintah belum akan memberikan subsidi untuk BBM jenis RON 92 atau Pertamax. Hal ini disampaikannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/8/2023).
"Kan tidak ada subsidi Pertamax. Sudah dibilangin, Pertamax memang disubsidi? Tidak kan," kata Arifin.
Ia juga membantah adanya wacana pemberian subsidi untuk Pertamax. "Tidak ada wacana itu, yang karang-karang siapa," ujarnya.
Menurutnya, kehadirannya ke Istana pada sore hari ini bukan untuk membahas mengenai pemberian subsidi Pertamax. "Tidak ada pembahasan mengenai subsidi Pertamax," ucap dia.
Arifin mengaku kehadirannya di Istana untuk membahas soal polusi udara yang terjadi di Jabodetabek. Menurut dia, BBM yang digunakan mayoritas masyarakat saat ini tingkat polutannya belum terlalu bersih.
"Ini masalah BBM ini banyak. Contohnya, BBM yang memang tingkat polutannya bersih segala macam. Kita masih memang memakai BBM yang memang, tapi intinya bagaimana ini bisa mengurangi polusi dari transportasi," ujar Arifin.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewacanakan untuk menyubsidi BBM jenis RON 92 atau Pertamax. Subsidi tersebut bertujuan mendorong masyarakat untuk beralih ke bahan bakar minyak (BBM) yang lebih ramah lingkungan. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, pemberian subsidi untuk Pertamax sedang dalam pembahasan.
"Soal subsidi ke Pertamax termasuk yang sedang kita bahas," kata Dadan saat ditemui di Bali, Kamis (24/8/2023).
Dadan sepakat bahwa salah satu kontributor polusi udara di Jakarta dari sektor transportasi. Apalagi, pola konsumsi masyarakat saat ini mayoritas masih menggunakan BBM dengan angka RON rendah dan masih kurang menyadari untuk memakai BBM dengan RON tinggi.
Dia menjelaskan, dengan penggunaan BBM yang memiliki oktan tinggi, maka akan menghasilkan pembakaran yang lebih rendah emisi. Dadan menambahkan, ESDM juga tengah mendiskusikan secara internal agar subsidi yang diberikan untuk BBM jenis Pertalite bisa dihapuskan dan dialokasikan untuk menyubsidi BBM yang memiliki RON lebih tinggi.
“Kita sedang bahas, sedang kita lihat secara teknis maupun secara regulasi dan secara keekonomian karena kan berbeda. Jadi, nanti segera akan ada keterangan dari Pak Menteri (Menteri ESDM Arifin Tasrif), tapi kami masih bahas di internal,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
