REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Laut, Perairan Darat dan Perikanan Republik Mozambik menyepakati Rencana Aksi sebagai implementasi nota kesepahaman atau Mou Kerja Sama Kelautan dan Perikanan termasuk di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). PoA ini merupakan implementasi dari MoU yang telah ditandatangani antara KKP RI dan Kementerian Laut, Perairan Darat dan Perikanan Mozambik pada 2018, yang telah diperpanjang pada 2021, dan berlaku selama tiga tahun hingga 2024.

Kepala Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan (BRSDM) I Nyoman Radiarta mengatakan ruang lingkup kerja sama meliputi pengembangan perikanan budidaya yang berkelanjutan; perencanaan tata ruang laut; pengolahan hasil perikanan dan komersialisasi; pencegahan, penghalangan, dan pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF) atau Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diatur; konservasi laut dan eko wisata bahari; serta peningkatan kapasitas di bidang kelautan dan perikanan.

"Setelah penandatanganan, delegasi RI melakukan pertemuan dan diskusi dengan para pejabat dari Kementerian Laut, Perairan Darat, dan Perikanan Mozambik yang membahas tentang kerja sama kelautan dan perikanan khususnya terkait peningkatan kapasitas SDM," ujar Nyoman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (26/8/2023).

Nyoman mengatakan, hubungan Indonesia dan Mozambik telah terjalin kuat terutama dalam bidang peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) sejak 2011. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM yang pernah dikerjasamakan dan diberikan oleh Pemerintah RI kepada Mozambik dalam bentuk pelatihan-pelatihan di sektor kelautan dan perikanan yang dilaksanakan di Indonesia serta pengiriman tenaga ahli Indonesia ke Mozambik.

"Harapannya, kegiatan peningkatan kapasitas tersebut dapat memberikan manfaat antara lain pemanfaatan resource center Indonesia berupa Balai Pelatihan Perikanan dalam rangka meningkatkan hubungan dan kerja sama dengan negara-negara Afrika," kata Nyoman.

Nyoman menyampaikan peningkatan kapasitas dalam kerangka KSS yang diberikan Pemerintah RI kepada Mozambik antara lain International Training Program for African Countries on Marine Fisheries 2011 di Balai Budidaya Air Payau Situbondo; International Training Program on Freshwater Aquaculture for Asian, Pacific and African Countries 2012 di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi; International Workshop on Community Based Freshwater Aquaculture for Pacific and African Countries 2015 di Sukabumi; International Training on Sustainable Fishery Product Development for African Countries 2016 di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi; International Training on Fisheries for African and Middle East Countries 2017 di BPPP Ambon; Workshop on Review of the Implementation of National Plan of Action to Prevent and Combat IUUF 2017 di Bali; IFFAI Regional Training for Prosecutors 2019 di Jakarta; serta Workshop on Integrated Fish Information System for Mozambique: Towards Responsible Fish Production 2019 di Mozambik.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pihaknya mendorong kerja sama sektor perikanan dalam kerangka Selatan-Selatan. "Kepentingan untuk menyeimbangkan antara perlindungan ekologi, kesehatan lingkungan laut, dan pembangunan ekonomi mutlak memerlukan adanya kerja sama. Untuk itu Indonesia mendorong negara-negara yang menguasai teknologi perikanan sebagai mitra pembangunan, untuk memberikan dukungan teknis terhadap Negara Selatan-Selatan, dalam bentuk talent training dan capacity building," kata Trenggono.

Ikuti Whatsapp Channel Republika