REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) memastikan kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap kuat. Hal tersebut didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal.
“Nilai transaksi Uang Elektronik (UE) pada Juli 2023 meningkat 10,50 persen secara tahunan sehingga mencapai Rp 39,21 triliun,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers RDG Bulanan BI Agustus 2023, Kamis (24/8/2023).
Sementara itu, nilai transaksi digital banking tercatat Rp 5.035,37 triliun atau tumbuh sebesar 15,50 persen secara tahunan. Nominal transaksi QRIS juga terus menunjukkan pertumbuhan sebesar 84,50 persen secara tahunan sehingga mencapai Rp 18,01 triliun dengan jumlah pengguna 38,24 juta dan jumlah merchant 27,51 juta yang sebagian besar merupakan UMKM.
Perry memastikan Bank Indonesia terus mendorong akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan perluasan kerja sama sistem pembayaran antarnegara. “Upaya ini untuk mendorong inklusi ekonomi keuangan serta perluasan ekonomi dan keuangan digital,” ungkap Perry.
Sementara itu, nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debet dan kartu kredit mencapai Rp 707,90 triliun atau turun sebesar 4,26 persen secara tahunan. Dari sisi pengelolaan uang rupiah, jumlah Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) pada Juli 2023 meningkat 4,14 persen secara tahunan sehingga menjadi Rp 951,13 triliun.
“Bank Indonesia terus memastikan ketersediaan uang Rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI melalui program pengedaran uang Rupiah ke daerah 3T (Terluar, Terdepan, Terpencil) serta melalui kegiatan Kas Keliling, Kas Titipan dan Ekspedisi Rupiah Berdaulat,” jelas Perry.
Sebelumnya, tepat pada 17 Agustus 2023, BI juga resmi meluncurkan fitur baru QRIS yang bisa digunakan untuk tarik tunai, transfer, dan setor tunai atau QRIS Tuntas. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dicky Kartikoyono memastikan QRIS tersebut aman digunakan.
“Semua yang kita luncurkan dan kita terbitkan sudah melalui pengujian. Tidak kemudian sembarangan tidak bisa semuanya sekaligus,” kata Dicky di Gedung BI, Kamis (17/8/2023).
Dicky menjelaskan, QRIS dengan fitur terbaru tersebut sudah melalui proses pengujian dan kesiapan sistem dan model bisnis. Begitu juga dengan kesiapan teknologi yang digunakan penyedia jasa pembayaran (PJP) yang sudah distandardisasi.
Dicky menargetkan, PJP siap mengimplementasikan fitur baru QRIS tersebut paling cepat pada September 2023. “September diharapkan bisa dilakukan dan diharapkan ada yang bisa memberikan pelayanannya dan secara gradual sampai November, PJP yang sudah siap memberikan layananya khususnya ada 16 PJP bisa (mengimplementaskan fitur baru QRIS),” jelas Dicky.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
