REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan akan terus melakukan transformasi dan perubahan organisasi. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menjadi lembaga negara yang semakin berkontribusi bagi kemajuan Indonesia.
"Langkah transformasi dan perubahan telah kita hasilkan bersama-sama untuk menjadikan OJK yang jauh lebih baik dan adaptif terhadap perkembangan zaman dan harapan stakeholders,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (17/8/2023).
Dia menjelaskan, pembenahan dilakukan pada aspek organisasi, SDM, budaya, proses bisnis, dan sistem informasi. Selain itu juga melakukan penguatan penegakan hukum untuk memperkokoh integritas sistem keuangan.
Menurut dia, penguatan internal dan integritas OJK juga dilakukan dari aspek tata kelola. Hal itu meliputi audit internal berbasis risiko dan teknologi informasi, pengelolaan risiko prioritas dan strategis, fungsi review dan konsultansi, serta implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di seluruh Satuan Kerja.
Dia menjelaskan, berbagai penyempurnaan pada aspek pengaturan, pengawasan, dan perizinan Lembaga Jasa Keuangan maupun pelindungan konsumen juga terus dilakukan.
“Ini dilakukan dalam mendukung stabilitas sistem keuangan dan sistem perekonomian nasional,” ucap Mahendra.
Selain itu, sesuai mandat UU P2SK, dia menegaskan, OJK telah membentuk satuan kerja koordinasi pengawasan dan perizinan terintegrasi, penguatan pengawasan market conduct, dan pembentukan satuan kerja yang mengintegrasikan pelaporan Lembaga Jasa Keuangan. Selain itu juga pengelolaan data dan statistik, serta reorganisasi struktur Kantor OJK di daerah.
“Mari seluruh insan OJK mendukung penuh transformasi tersebut mewujudkan One-OJK dan memenuhi ekspektasi seluruh pemangku kepentingan untuk terus melaju menuju Indonesia Maju,” ucap Mahendra.
Memaknai tema peringatan Haru Kemerdekaan tahun ini yaitu Melaju Untuk Indonesia Maju, Mahendra mengatakan semangat tersebut harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Salah satunya dengan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah sebagai sumber kekuatan perekonomian nasional.
Menurutnya, pada paruh pertama 2023 mesin pertumbuhan ekonomi nasional telah bergeser kepada konsumsi rumah tangga dan investasi. Untuk terus menggerakkan mesin pertumbuhan tersebut diperlukan pembangunan kekuatan-kekuatan ekonomi di daerah.
“Pembangunan kekuatan-kekuatan ekonomi di provinsi, kebupaten, kecamatan, dan desa bukan lagi opsional tapi prasyarat utama jika Indonesia ingin tumbuh terus secara berkelanjutan. Mengutip dari Muhammad Hatta, Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tapi akan bercahaya karena lilin-lilin di desa,” ungkap Mahendra.
Ikuti Whatsapp Channel Republika