REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 146,98 triliun untuk tahun anggaran (TA) 2024.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Konferensi Pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
"Anggaran sejumlah Rp 146,98 triliun tersebut belum termasuk terusan dari Inpres Jalan Daerah yang rencananya akan dialokasikan sebesar Rp 15 triliun, juga untuk pembangunan daerah otonomi baru di 4 provinsi di Papua sebesar Rp 11 triliun," kata Basuki.
Lebih lanjut, Basuki menjelaskan, target prioritas pembangunan infrastruktur pada tahun 2024 oleh Kementerian PUPR yakni pembangunan 23 unit bendungan yang terdiri dari satu bendungan baru, tujuh bendungan proses pembangunan, dan 15 yang akan selesai tahun depan.
Selain itu, proyek yang diprioritaskan yakni pembangunan irigasi seluas 4.000 hektar, rehabilitasi dan peningkatan irigasi seluas 38 ribu hektar, pembangunan jalan tol melalui dukungan pemerintah sepanjang 19,36 km dan pembangunan jalan tol melalui BUJT pihak lain sepanjang 526,77 km.
Kemudian pembangunan dan peningkatan SPAM dengan kapasitas 2.985 liter per detik, penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan kegiatan strategis lainnya seluas 352 hektare, serta pembangunan 2.585 unit rumah susun, 45.872 unit bantuan rumah swadaya, dan pembangunan PSU 820 unit perumahan MBR.
"Kita juga akan melanjutkan program padat karya dengan target serapan sebanyak 309 ribu tenaga kerja pada tahun 2024," ujar Menteri Basuki.
Basuki, mengungkapkan Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp 35,376 triliun dari total alokasi di tahun depan.
"Untuk anggaran IKN yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR pada tahun 2022 sebesar Rp 5,246 triliun, pada tahun 2023 Rp26,672 triliun. Jika ditambah dengan anggaran 2024 totalnya menjadi Rp 65,568 triliun," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
