REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) memastikan kebutuhan beras dalam menghadapi cuaca buruk El Nino dalam kondisi aman. Kepastian ini disampaikan SYL usai menerima laporan langsung terkait kesanggupan Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel) dalam memenuhi cadangan beras nasional sebanyak 200 ribu ton.
"Sesuai perintah Presiden (Joko Widodo), kita akan mempersiapkan beras konkret dan Pak Gubernur (Gubernur Sumsel Herman Deru) menyanggupi 200 ribu ton dari Sumatera Selatan untuk Indonesia," ujar SYL saat meninjau tanam padi perdana Gerakan Nasional El Nino di Desa Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel, Senin (7/8/2023).
Syahrul mengatakan, selain beras, daerah Sumsel juga akan mempersiapkan lahan tetap atau lahan existing yang masih memiliki air kurang lebih sekitar 150 ribu hektare. Selanjutnya lahan tersebut diproyeksikan menjadi lumbung pangan bagi Provinsi Sumatera Selatan.
"Lahan itu akan kita sentuh dengan teknologi untuk selanjutnya bisa menjadi lumbung bagi Sumatera Selatan," katanya.
Secara nasional, kata SYL, kondisi pangan Indonesia berdasarkan neraca yang ada berada pada posisi aman. Sebagai contoh, bulan Agustus ini masih memiliki lahan panen sekitar 850 ribu hektare. Bahkan lahan tersebut masih akan bertambah pada September.
"Neraca pangan kita baik, tetapi ini cuaca ekstrem yang tidak boleh kita spelekan. Berdasarkan neraca yang ada pada Agustus ini kita masih punya 850 ribu hektare siap panen," katanya.
Gubernur Sumsel Herman Deru menyampaikan apresiasi atas perhatian jajaran Kementan terhadap gerakan nasional tanam padi El Nino. Sumsel juga diberikan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk menambah perluasan tanam dan lahan.
"Di sini produktivitasnya sudah 2,9 juta ton dan sekarang sudah sanggup dengan peningkatan luas tanam dan panen jadi 3 juta ton. Kita juga berhasil menjalankan KUR dengan serapan hampir 100 persen," katanya.
Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Suwandi mengatakan bahwa El Nino sejauh ini telah menyebabkan dampak langsung terhadap sektor pertanian, di antaranya kekeringan, perubahan musim tanam, serangan OPT serta risiko produksi produktivitas.
"Karena itu, kami telah menyiapkan sejumlah strategi mulai dari gerakan percepatan tanam dan gerakan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) sebagai upaya pengendalian hama dan penyakit tanaman, hingga gerakan penanganan dampak perubahan iklim (DPI)," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
