REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tani Merdeka Indonesia bersama Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) menegaskan dukungan terhadap pembangunan ekonomi nasional yang dinilai mengedepankan prinsip ekonomi kerakyatan dan keberpihakan kepada masyarakat kecil.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam aksi yang turut dihadiri perwakilan organisasi buruh, pengemudi ojek online (ojol), hingga mahasiswa dari Semmi, PII, dan LMND, di Jakarta, Selasa (20/5). Dalam pernyataan sikapnya, kedua organisasi menilai pembangunan ekonomi nasional perlu dijalankan dengan memastikan manfaatnya dirasakan secara luas oleh petani, pedagang pasar, nelayan, pelaku UMKM, serta kelompok masyarakat kecil lainnya.
Koordinator Aksi, Aiman Adnan, mengatakan arah kebijakan ekonomi nasional perlu dijalankan sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan asas kebersamaan, gotong royong, dan keadilan sosial sebagai fondasi pembangunan.
“Kami memandang ekonomi Indonesia harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Petani, pedagang pasar, nelayan, UMKM, dan masyarakat kecil perlu memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang,” ujar Aiman.
Menurut dia, negara perlu hadir menjaga keadilan agar pembangunan ekonomi tidak hanya dinikmati kelompok tertentu. Karena itu, penguatan koperasi dan perlindungan terhadap pasar rakyat dinilai penting untuk memastikan akses usaha, modal, distribusi, dan pasar yang lebih adil bagi masyarakat.
“Ekonomi kerakyatan bukan sekadar konsep, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Kami ingin petani dan pedagang memiliki ruang tumbuh yang lebih kuat dan berkelanjutan,” kata Aiman.
Dalam pernyataan sikap tersebut, Tani Merdeka Indonesia dan APPSI menyampaikan lima poin utama. Pertama, mendukung sistem ekonomi kerakyatan yang berlandaskan asas kekeluargaan. Kedua, mendukung upaya melawan praktik monopoli dan permainan harga yang merugikan rakyat.
Ketiga, memperkuat koperasi dan ekonomi desa. Keempat, mendorong keberpihakan nyata kepada petani dan pedagang pasar. Kelima, memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan ekonomi nasional.
Melalui pernyataan tersebut, kedua organisasi juga menyatakan kesiapan untuk menjadi bagian dari gerakan bersama dalam memperkuat ekonomi rakyat serta mendukung kebijakan yang dinilai memberi manfaat nyata bagi masyarakat.