REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) meminta dispensasi penyelesaian delapan proyek strategis nasional (PSN) hingga akhir 2024. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan, sesuai arahan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) seluruh PSN harus rampung paling lambat semester pertama 2024 atau sebelum berakhirnya masa pemerintahan Joko Widodo pada Oktober tahun depan.
“Kami sedang bersurat ke beliau (Airlangga Hartarto - Ketua KPPIP) bisa kita lakukan beberapa (penyelesaian proyek) semester II, kita mintakan dispensasi,” kata Basuki di Jakarta, Rabu (26/7/2023).
Basuki memaparkan, delapan PSN yang dimintakan dispensasi itu berupa tiga proyek pembangunan jalan tol serta lima bendungan. Tiga proyek tol tersebut yakni Tol Serang-Panimpan di Banteng, kemudian Tol Patimban di Cirebon, serta Tol Indramayu-Semarang-Demak.
Adapun lima bendungan yang dimintakan dispensasi salah satunya Bendungan Bener di Purworejo. Kemudian ada Bendungan Lau Simeme di Sumatera Utara, Bendungan Budong-Budong di Sulawesi Barat, Bendungan Bulango Ulu di Gorontalo, serta Bendungan Mbay di Flores.
Basuki menyampaikan, Kementerian PUPR ditugaskan menggarap 125 PSN. Adapun hingga Juli 2023, PUPR telah menyelesaikan 87 PSN atau 70 persen dari total penugasan. Terdiri dari 30 bendungan, dua irigasi, 27 jalan tol, empat jalan non tol, tiga SPAM regional, tujuh proyek perumahan, serta tujuh pintu lintas batas negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
