REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 berada di kisaran 4,5 persen hingga 5,3 persen berkat kinerja permintaan domestik. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan permintaan domestik pada triwulan II-2023 menunjukkan tren kinerja yang lebih positif.
"Perekonomian domestik pada triwulan II 2023 diprakirakan tumbuh lebih baik dari proyeksi, ditopang oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi," kata Perry dalam konferensi pers Pengumuman Hasil RDG Bulanan Bulan Juli 2023 di Jakarta, Selasa (25/7/2023).
Dia menjelaskan konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan karena adanya dorongan dari mobilitas, membaiknya ekspektasi pendapatan dan terkendalinya inflasi.
Selain itu, dampak positif dari Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan pemberian gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) juga berkontribusi dalam tren positif perekonomian domestik di triwulan II-2023. BI juga melihat tren peningkatan pada sektor investasi, terutama investasi nonbangunan yang sejalan dengan kinerja ekspor yang positif dan berlanjutnya hilirisasi.
Sementara itu, ekspor barang diprediksi melambat seiring dengan ekonomi global yang melemah. Kendati demikian, ekspor jasa diperkirakan akan tumbuh tinggi karena pengaruh kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara.
Perry menambahkan, sejumlah sektor lapangan usaha juga berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta informasi dan komunikasi.
Sementara secara spasial, pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh pertumbuhan wilayah Kalimantan dan Jawa. Perekonomian di kedua wilayah tersebut masih kuat yang sejalan dengan terjaganya permintaan domestik.
"Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi stimulus fiskal pemerintah dengan stimulus makroprudensial Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sisi permintaan," ujar Perry.
Dalam rangka memperkuat stimulus kebijakan makroprudensial, BI akan memfokuskan kebijakan pada tiga aspek utama. Pertama, penajaman insentif likuiditas kepada bank penyalur kredit atau pembiayaan pada sektor hilirisasi minerba dan hilirisasi nonminerba; pariwisata; UMKM, KUR, dan ultra mikro/UMi; serta ekonomi keuangan hijau.
Kedua, meningkatkan besaran total insentif maksimal dari yang sebelumnya 2,8 persen menjadi 4 persen. Terakhir, melaksanakan implementasi KLM melalui pengurangan giro di BI dalam rangka pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata.
Ikuti Whatsapp Channel Republika