REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Indonesia menjadi negara yang diandalkan dalam pertemuan Menteri dan Gubernur Bank Sentral G20 ketiga (3rd G20 FMCBG) di bawah Presidensi India.
Indonesia selalu diminta menjadi pembicara awal atau pembicara utama dalam pertemuan. "Ini menggambarkan pandangan Indonesia sangat menentukan dan diperhatikan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juli 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (24/7/2023).
Indonesia memberikan pandangan terkait sejumlah isu perekonomian, seperti kolaborasi sektor keuangan dan kesehatan; pemanfaatan pembangunan multilateral dan investasi swasta, termasuk keuangan berkelanjutan; pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan, serta perpajakan internasional. Selain itu, Indonesia, melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menjadi pembicara dalam tiga kegiatan, yaitu Achieving Growth-Friendly Climate Action and Financing for Emerging and Developing Economies, G20 Infrastructure Investor's Dialogue, dan Tax Symposium.
Sri Mulyani menambahkan, Indonesia juga memperkuat hubungan bilateral dengan melakukan pertemuan bersama menteri keuangan sejumlah negara, seperti India dan Australia. Bersama India, Menkeu membentuk Dialog Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan (Economic and Financial Dialogue/EFD) di Gandhinagar, Gujarat, India.
Dalam diskusi tersebut, keduanya membahas tentang mempertahankan kinerja pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menciptakan lapangan kerja, menurunkan kemiskinan, serta meningkatkan kerja sama, tidak hanya dalam kerangka bilateral tetapi juga tingkat multilateral. Selain itu juga membahas upaya memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara serta membahas upaya untuk mengatasi isu pembangunan secara bersama-sama, termasuk terkait isu perubahan iklim dan kesehatan masyarakat.
Sementara dengan Australia, Menkeu berdiskusi tentang reformasi perpajakan, pembiayaan perubahan iklim, dan pembiayaan infrastruktur. Di samping India dan Australia, Menkeu juga melakukan pertemuan dengan Dana Moneter Internasional (IMF), Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), dan Bank Dunia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika