REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan negara-negara G7 dan G20 memiliki peran vital dalam mendorong dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan untuk bersama-sama membantu negara berkembang dalam mengatasi tantangan terkini. Pernyataan tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam acara Dialog Bersama Negara Mitra di sela pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara-Negara G7 pada 11-12 Mei 2023 di Niigata, Jepang.
"Negara berkembang masih mengalami risiko dampak luka memar (scarring effect) sebagai dampak pandemi, tensi geopolitik yang terus menguat, dan efek rambatan dari kebijakan pengetatan moneter di berbagai negara. Di sinilah peran vital G7 dan G20," ungkap Sri Mulyani seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu (13/5/2023).
Selain itu, ia mengungkapkan negara berkembang pun berada di tengah tantangan global yang dihadapkan pada risiko sektor keuangan yang tidak stabil, geopolitik, dan perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence). Di sisi lain, pendanaan berbiaya tinggi (high-cost financing) juga menjadi salah satu tantangan berat negara berkembang.
Dengan demikian, penguatan kerja sama internasional, termasuk peran bank pembangunan multilateral dalam mendukung prioritas pembangunan di negara-negara berkembang sangat diperlukan.
"Bank pembangunan multilateral pun perlu meningkatkan kapasitas untuk mengatasi permasalahan global seperti perubahan iklim, krisis pangan, dan pandemi," tambahnya.
Dalam hal ini, Sri Mulyani menuturkan Indonesia bersama negara anggota G20 telah membentuk Pandemic Fund pada masa Presidensi G20 tahun 2022 untuk menguatkan kemampuan dan kesiapan negara berkembang dalam merespons risiko terjadinya pandemi selanjutnya secara lebih baik.
Sementara itu, pembiayaan untuk pengembangan infrastruktur juga perlu mendapat dukungan dari negara maju. "Pendanaan infrastruktur yang terjangkau akan sangat membantu negara berkembang dalam memacu pertumbuhan ekonomi," kata Sri Mulyani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
