REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertemuan ketiga working group (WG) Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) Presidensi G20 India 2023 merumuskan empat solusi meningkatkan inklusi keuangan dan produktivitas. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Erwin Haryono, mengatakan solusi tersebut termasuk peningkatan infrastruktur digital publik (IDP).

“GPFI senantiasa menekankan pentingnya inklusi keuangan digital dan pembiayaan UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Erwin dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (27/6/2023).

Dia menjelaskan, pembahasan tersebut terangkum dalam dua hari plenary meeting GPFI yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali, pada 26-27 Juni 2023. Sebagai negara sahabat India yang juga fokus pada inklusi keuangan, Erwin memastikan Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan pertemuan yang diawali dengan simposium internasional.

Pertemuan dipimpin oleh Co-Chair GPFI Magda Bianco dari Bank Sentral Italia. Begitu juga dengan perwakilan Presidensi India, Chanchal Sarkar dari Kementerian Keuangan India dan Sonali Sen Gupta dari Bank Sentral India.

Empat keluaran pertemuan GPFI dimaksud yang penting bagi inklusi keuangan digital dan pembiayan UMKM global. Pertama, komitmen GPFI untuk memanfaatkan digitalisasi di sektor keuangan.

Dalam hal tersebut, Erwin mengatakan IDP bermanfaat memfasilitasi layanan keuangan seluruh masyarakat dan membuka peluang ekonomi bagi individu dan UMKM. “GPFI menyusun panduan dan survei implementasi penerapan Prinsip Inklusi Keuangan Digital oleh negara G20 dan non-G20,” ujar Erwin.

Lalu kedua yaitu penyusunan Rencana Aksi Inklusi Keuangan yang akan menjadi panduan arah diskusi dan rencana strategis GPFI untuk periode 2024 sampai 2026. GPFI akan terus memimpin komunitas inklusi keuangan global melalui berbagai analisis dan rekomendasi kebijakan, knowledge sharing, dan kerjasama internasional.

Selanjutnya ketiga yaitu penyusunan rekomendasi perangkat kebijakan untuk mendorong akses keuangan dengan layanan keuangan digital bagi UMKM, serta laporan mengenai inovasi layanan keuangan bagi UMKM. Laporan tersebut disusun berdasarkan living database yang dibuat pada Presidensi G20 Indonesia silam.

Keempat yakni pembaruan Terms of Reference GPFI sebagai panduan bagi proses kerja GPFI yang lebih efektif dan efisien. Erwin menekankan, akses dan penggunaan layanan keuangan formal merupakan sarana untuk memberdayakan individu dan UMKM untuk mendorong peningkatan produktivitas dan ketahanan keuangan sehingga mewujudkan peningkatan keberdayaan ekonomi masyarakat.

“Langkah itu dapat mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan inovasi digital, produk dan layanan keuangan semakin terjangkau yang dapat menurunkan biaya transaksi dan asimetri informasi,” jelas Erwin.

Penyelenggaraan pertemuan di Bali menunjukkan berlanjutnya komitmen Indonesia dalam berperan aktif mendukung fora G20 dan diharapkan dapat turut mempromosikan pariwisata dan produk kreasi UMKM Indonesia kepada dunia serta mendorong pemulihan ekonomi nasional. Hasil pembahasan pertemuan GPFI ini selanjutnya akan dilaporkan dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 pada Juli 2023 mendatang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika