REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertemuan Ketiga Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di bawah Presidensi G20 India yang berlangsung pada 17-18 Juli 2023 di Gandhinagar sudah dilakukan. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, memimpin delegasi Republik Indonesia pada pertemuan tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Perry menekankan sejumlah hal. Pertama, respons kebijakan yang tepat merupakan kunci untuk memitigasi risiko spillover negatif dari kondisi ekonomi-keuangan negara maju dan memastikan stabilitas ekonomi di negara berkembang, termasuk Indonesia.

Dalam hal tersebut, Perry memandang bank sentral perlu mengadopsi bauran kebijakan (policy mix). Khususnya dengan menggunakan kombinasi berbagai kebijakan seperti suku bunga, intervensi valuta asing, insentif likuiditas melalui kebijakan makroprudensial, dan capital flow management secara konsisten.

Langkah tersebut dapat mendukung pencapaian stabilitas harga dan stabilitas sistem keuangan. Kedua yakni pentingnya sinergi.

Hal tersebut dilakukan BI bersama Kementerian Keuangan untuk mendorong koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Khususnya dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi dan stabilitas keuangan nasional.

Dia menjelaskan, kunci penerapannya adalah melalui konsistensi, inovasi, dan sinergi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia.

“Be the change that you wish to see in the world," kata Perry mengutip Mahatma Gandhi untuk menyerukan semangat pemulihan ekonomi global dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (19/7/2023).

Dalam pertemuan tersebut, anggota G20 membahas berbagai agenda yaitu perekonomian dan kesehatan global, dan arsitektur keuangan internasional. Begitu juga dengan keuangan berkelanjutan, investasi infrastruktur, regulasi sektor keuangan, inklusi keuangan, dan perpajakan internasional.

Dalam diskusi perekonomian global, berbagai negara masih menyoroti bahwa ketidakpastian prospek ekonomi masih terus berlanjut akibat berbagai faktor, termasuk inflasi yang persisten dan ketegangan geopolitik. Pada agenda arsitektur keuangan internasional, anggota G20 menyoroti beberapa isu, antara lain isu jaring pengaman keuangan internasional, utang global, dan aliran modal berkelanjutan.

Pada agenda regulasi sektor keuangan, anggota G20 mendiskusikan kerangka kebijakan, supervisi, dan monitoring aktivitas aset kripto agar risiko dari aset kripto dapat termitigasi dengan baik. Sementara itu pada isu inklusi keuangan, telah disepakati rencana aksi inklusi keuangan, termasuk penguatan literasi keuangan digital dan perlindungan konsumen, yang akan menjadi peta jalan bagi percepatan inklusi keuangan bagi individual dan UMKM.

Anggota G20 juga menyepakati rekomendasi penguatan infrastruktur digital (digital public infrastructure). Hal itu sebagai komponen penting untuk memajukan inklusi keuangan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika