REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) melalui penugasan kepada Perum Bulog telah merampungkan penyaluran bantuan pangan beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.
"Dengan rampungnya penyaluran bantuan beras tersebut, saat ini kita sedang berupaya untuk mengajukan penambahan periode penyaluran bantuan selama tiga bulan ke depan," ujar Kepala NFA Arief Prasetyo Adi di Jakarta, Selasa (18/7/2023).
Arief mengatakan penambahan periode bantuan tersebut diharapkan memperkuat upaya pengendalian inflasi.
BPS mencatat inflasi nasional pada Juni 2023 secara tahunan berada di angka 3,52 persen atau mengalami penurunan dibanding Mei 2023 yang berada di posisi 4,00 persen dan lebih rendah dari inflasi Juni tahun sebelumnya 4,35 persen.
Arief mengatakan proses penyaluran bantuan pangan beras tentunya mengalami berbagai tantangan di lapangan. Mulai dari validasi datakelompok penerima manfaat (KPM) hingga kondisi akses distribusi ke daerah-daerah terpencil khususnya di provinsi-provinsi baru seperti Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.
Untuk itu, seiring dengan berkembangnya sistem pemerintahan di daerah tersebut, Arief mendorong penguatan sistem logistik pangan yang dapat menopang stabilitas pasokan pangan di wilayah tersebut. "Bantuan pangan beras berfungsi sebagai bantalan, sehingga keberadaannya sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama 21,353 juta KPM yang masuk dalam program bantuan ini," ucapnya.
Arief juga mengapresiasi Perum Bulog dan PT Pos Indonesia serta PT Jasa Prima Logistik (JPL), anak perusahaan Bulog dan PT DNR Logistic, yang mendistribusikan bantuan pangan beras di 38 provinsi seluruh Indonesia. "Terima kasih atas sinergi dan kolaborasi yang dibangun selama ini khususnya Perum Bulog dan PT Pos Indonesia, DNR logistic, Pemda, satgas pangan serta stakeholder terkait lainnya, sehingga penyaluran bantuan pangan beras selama tiga bulanan ini telah berjalan dengan baik," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika