REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa ada 21 pembahasan dalam perkembangan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA). I-EU CEPA telah mencapai perundingan ke-15.
"Tadi kami laporkan bahwa ada 21 isu yang menjadi pembahasan dalam perjanjian itu, yaitu terkait dengan Trade in Goods, State-Owned Enterprises (BUMN), Government Procurement, Trade and Sustainable Development, Investment Court System, Rules of Origin, Technical Barriers to Trade, Anti Fraud Clause, Energy and Raw Materials, Dispute Settlement, Intellectual Property Right, dan sebagainya," kata Menko Airlangga melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis (13/7/2023).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Yogyakarta itu, Menko Airlangga menjelaskan isu strategis yang pertama terkait dengan Government Procurement atau pembelian pemerintah, Uni Eropa (UE) meminta agar pembelian pemerintah terbuka dan Indonesia mengusulkan menyiapkan positive list terkait barang-barang yang bisa diberikan untuk akses internasional. Kemudian Menko Airlangga menjelaskan isu selanjutnya terkait dengan state-owned enterprises (BUMN), Indonesia mengambil posisi bahwa ada BUMN yang mendapatkan penugasan khusus, dan ada yang tidak.
"Yang dapat penugasan khusus itu mereka bisa terima, sedangkan yang tidak mendapatkan penugasan khusus diminta kerjasamanya untuk tidak diskriminatif, dan untuk yang bersifat komersial (harus) berdasarkan business to business. Ini kita sedang dalam perundingan juga, jadi artinya kita memberikan akses kepada BUMN yang sifatnya komersial," Airlangga.
Terkait Bea Keluar, menurutnya posisi Indonesia adalah untuk mengembangkan industri. Selain itu, Indonesia juga meminta akses terhadap perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, terutama untuk produk berwawasan lingkungan.
Mengenai penyelesaian sengketa, Indonesia memilih mekanisme Investor-State Dispute Settlement (ISDS) melalui International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) yang bersifat ad hoc dan mempertimbangkan aspek konsultatif.
"Diharapkan kalau lima isu ini bisa selesai, maka di akhir tahun ini I-EU CEPA bisa diselesaikan. Tinggal satu perundingan lagi," ujarnya pula.
Ikuti Whatsapp Channel Republika