REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Lebih dari seperempat pekerjaan di Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mengandalkan keterampilan yang dapat dengan mudah diotomatisasi dalam revolusi kecerdasan buatan yang akan datang. Para pekerja khawatir mereka akan kehilangan pekerjaan karena AI, kata OECD pada hari Selasa (11/7/2023).
OECD adalah blok beranggotakan 38 negara yang mencakup sebagian besar negara kaya tetapi juga beberapa negara berkembang seperti Meksiko dan Estonia. Ada sedikit bukti munculnya AI memiliki dampak signifikan pada pekerjaan sejauh ini, tapi itu mungkin karena revolusi masih dalam tahap awal, kata OECD.
Pekerjaan dengan risiko otomatisasi tertinggi mencapai 27 persen dari angkatan kerja rata-rata di negara-negara OECD. Negara-negara Eropa timur paling terpapar, kata organisasi yang berbasis di Paris itu dalam Prospek Ketenagakerjaan 2023.
Pekerjaan dengan risiko tertinggi didefinisikan sebagai pekerjaan yang menggunakan lebih dari 25 dari 100 keterampilan dan kemampuan yang menurut pakar AI dapat diotomatisasi dengan mudah. Sementara itu, tiga dari lima pekerja khawatir mereka akan kehilangan pekerjaan karena AI selama 10 tahun ke depan, OECD menemukan dalam survei tahun lalu.
Survei mencakup 5.300 pekerja di 2.000 perusahaan yang mencakup manufaktur dan keuangan di tujuh negara OECD.' Survei dilakukan sebelum ledakan kemunculan AI generatif seperti ChatGPT.
Terlepas dari kecemasan atas munculnya AI, dua pertiga pekerja yang sudah bekerja dengannya mengatakan bahwa otomatisasi telah membuat pekerjaan mereka tidak terlalu berbahaya atau membosankan. "Bagaimana AI pada akhirnya akan berdampak pada pekerja di tempat kerja dan apakah manfaatnya akan lebih besar daripada risikonya, akan bergantung pada tindakan kebijakan yang kami ambil," kata Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann dalam konferensi pers.
“Pemerintah harus membantu para pekerja untuk bersiap menghadapi perubahan dan memanfaatkan peluang yang akan dihasilkan oleh AI,” lanjutnya.
Upah minimum dan perundingan bersama dapat membantu meringankan tekanan AI terhadap upah sementara pemerintah dan regulator perlu memastikan hak-hak pekerja tidak dikompromikan, kata OECD.
Ikuti Whatsapp Channel Republika