REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI — Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan, upaya hilirisasi nikel serta sumber daya alam lainnya tetap menjadi strategi pemerintah untuk menciptakan industri-industri baru di Indonesia. Termasuk, industri kendaraan bertenaga listrik yang tengah diupayakan Indonesia.
International Monetary Fund (IMF) sebelumnya merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk menghapus kebijakan hilirisasi yang ditempuh melalui penyetopan ekspor barang mentah. IMF menilai kebijakan tersebut dapat merugikan Indonesia serta berdampak luas terhadap sejumlah negara lain.
Zulkifli menuturkan, meski diprotes, program itu bakal terus berlanjut karena menguntungkan Indonesia jauh lebih tinggi. “Jual nikel kita dapat satu, tapi jual baterai bisa ribuan kali (nilainya). Oleh karena itu, kita mati-matian agar pusat mobil listrik itu ada di sini karena kita punya sumber dayanya,” kata Zulhas, sapaan akrabnya dalam kunjungannya ke pabrik Hyundai Motor Manufacturing Indonesia di Bekasi, Selasa (11/7/2023).
Ia menegaskan, Pemerintah Indonesia juga tak ingin kalah dengan sejumlah negara lain yang tengah menggenjot industrialisasi kendaraan listrik. Itu sebabnya, selain melakukan hilirisasi, pemerintah memberikan insentif tambahan untuk pembelian mobil listrik maupun motor listrik.
Seperti diketahui, pemerintah tengah menerapkan diskon PPN menjadi satu persen untuk pembelian mobil listrik baru serta bantuan Rp 7 juta untuk pembelian motor listrik baru maupun konversi motor listrik.
Meski insentif itu masih terbatas, ia meyakini perhatian yang diberikan pemerintah dapat menarik para perusahaan produsen kendaraan listrik untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan membangun pabrik.
“Kita punya keunggulan dengan baterai. Kita punya nikel dan litium, kalau banyak pabrik di sini, kita akan menjadi pusat mobil listrik, pusat motor listrik, dan kendaraan green economy ada di sini,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
