Rabu 05 Jul 2023 06:40 WIB

Harga Rumah Subsidi Naik, Cek Supaya Enggak Kemahalan

Harga rumah yang sepakati sebelum aturan baru sesuai penawaran awal.

Red: Fuji Pratiwi

Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas

Warga melintas di salah satu kompleks perumahan bersubsidi di Pandeglang, Banten, Senin (11/7/2022).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna meminta agar penyesuaian harga jual rumah bersubsidi untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dilaksanakan sesuai ketentuan Keputusan Menteri PUPR.

Kementerian PUPR secara resmi menetapkan batasan harga jual rumah subsidi untuk rumah tapak tahun 2023-2024. Aturan ini tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai, dan Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan yang telah ditandatangani Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tertanggal 23 Juni 2023.

Baca Juga

Kata Herry, dalam hal rumah sudah dipesan dan harga jual rumah telah disepakati antara Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan pengembang, dan dituangkan dalam surat pemesanan rumah sebelum Keputusan Menteri PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023 berlaku, maka harga jual rumah yang digunakan sesuai dengan surat pemesanan rumah.

"Adapun dalam peraturan ini, batasan harga jual tertinggi dibagi menjadi lima wilayah," kata Herry, Selasa (4/7/2023).

Untuk wilayah Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatra (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai) untuk 2023 sebesar Rp 162 juta dan mulai 2024 sebesar Rp 166 juta.

Untuk wilayah Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu) pada 2023 sebesar Rp 177 juta dan mulai tahun 2024 sebesar Rp 182 juta. Untuk wilayah Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas) sebesar Rp 168 juta untuk 2023 dan mulai 2024 sebesar Rp 173 juta.

Wilayah Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Mahakam Ulu untuk 2023 sebesar Rp 181 juta dan mulai 2024 sebesar Rp 185 juta. Wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan untuk 2023 sebesar Rp 234 juta dan mulai 2024 sebesar Rp 240 juta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika

sumber : ANTARA

Berita Terkait

Ekonomi - 20 December 2024, 18:22

Perlu Terobosan Regulasi Agar Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Tercapai

Ekonomi - 30 November 2024, 14:22

Dihargai Termahal Rp 166 Juta, Ribuan Rumah Subsidi DIY Masih Kosong

Ekonomi - 27 November 2024, 20:25

Optimalisasi Aset, Perumnas Siap Wujudkan Target 3 Juta Rumah

Ekonomi - 15 November 2024, 15:29

Erick Tegaskan Kolaborasi dengan KPKP dan PU Genjot Pembangunan Perumahan Rakyat

Ekonomi - 28 September 2024, 19:20

Realisasi Penyaluran KPR Tapera Capai 4.036 Unit Senilai Rp 708,31 Miliar

News - 07 June 2024, 04:45

Isyarat Kuat Batalnya Tapera dari Menteri Basuki dan Prediksi Rp 70 Triliun Dana Terkumpul

Ekonomi - 31 May 2024, 19:10

Ramai Protes Tapera, Kemenaker: Tak Kenal Maka tak Sayang

Ekonomi - 29 May 2024, 14:11

Perjelas Aturan Iuran Tapera

Berita Lainnya

Presiden Joe Biden menyampikan pidato nasional dari Ruang Oval Gedung Putih, Washington, AS Rabu (24/7/2024). Presiden Biden berpidato nasional untuk pertama kalinya sejak mengundurkan diri dari pilares AS dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris.

Esgnow - Sabtu , 21 Dec 2024, 12:51 WIB

Amerika Serikat Targetkan Reduksi Emisi Hingga 66 Persen Pada 2035

Kebakaran di kawasan hutan hujan Amazon di Altamira, Brasil, Senin (26/8). Lokasi kebakaran sangat dekat dengan lahan milik pribumi Kayapo.

Esgnow - Sabtu , 21 Dec 2024, 12:17 WIB

Ilmuwan Temukan 27 Spesies Baru di Hutan Amazon

Badan Pangan PBB (WFP) melaporkan lebih dari 40 juta orang di kawasan Afrika Barat dan Tengah tengah menghadapi krisis kerawanan pangan.

Esgnow - Sabtu , 21 Dec 2024, 12:11 WIB

Lebih dari 40 Juta Orang di Afrika Barat dan Tengah Alami Kerawanan Pangan

Sejumlah warga membawa wadah berisi air bersih yang didistribusikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Situbondo di Desa Selomukti, Mlandingan, Situbondo, Jawa Timur, Rabu (4/9/2024). BPBD Situbondo mendistribusikan air bersih ke delapan desa yang tersebar di enam kecamatan terdampak kekeringan dan kesulitan air bersih.

Esgnow - Sabtu , 21 Dec 2024, 12:05 WIB

PBB Sebut Krisis Iklim dan Alam tak Bisa Diatasi Terpisah

Kapolres Kotim Pimpin Patroli Antisipasi Penjarahan Sawit

Esgnow - Jumat , 20 Dec 2024, 18:52 WIB

Badan Khusus Sawit Bisa Tingkatkan Perbaikan Tata Kelola Industri Sawit

Terpopuler

1	Diskon Listrik 50 Persen Bantu Pemulihan Ekonomi Masyarakat
2	Komisi VII DPR Siapkan Rencana Kelanjutan PT Sritex yang Sudah Disepakati
3	Sikap BNI Setelah Kasasi Pailit Sritex Ditolak Mahkamah Agung
4	Menperin Dukung IDEA Expo 2024 Ciptakan Wirausaha Industri Baru