REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia bertekad membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur dengan tetap mendukung tiga kampanye global, meliputi perlindungan keanekaragaman hayati, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan memerangi perubahan iklim. Menurut Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, 65 persen dari total 324.332 hektare luas wilayah ibu kota baru yang mencakup daratan dan perairan akan menjadi hutan tropis untuk melindungi dan memperkaya keanekaragaman hayati.
"Sementara 25 persen wilayah akan menjadi area perkotaan hijau. Tidak boleh ada kendaraan berbahan bakar minyak yang memasuki area ini. Hanya kendaraan listrik atau mungkin yang berbahan bakar hidrogen boleh masuk kota," kata Bambang, dalam 'Forum Investasi di IKN' yang diselenggarakan KBRI Astana secara daring, Selasa (4/7/2023).
Dengan membuat hutan tropis dan mengendalikan emisi di area hijau, IKN bisa sepenuhnya menjadi kota bebas karbon pada 2045. Untuk menjawab tudingan deforestasi terhadap Indonesia, pemerintah telah mencanangkan area perkebunan yang bisa ditanami 15-20 juta pohon di IKN, kata Bambang.
Pemerintah juga berencana membangun bendungan untuk memasok air bersih ke IKN sehingga warga ibu kota baru tersebut bisa mengonsumsi air langsung dari keran (tap water). Bambang menyebut pemerintah telah bermitra dengan beberapa lembaga internasional seperti UNDP, Asian Development Bank, USAID, dan WWF untuk mendukung pembangunan IKN yang tetap memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan.
"Kami ingin menjadi kota pertama di Indonesia yang memenuhi standar ESG atau prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola yang seimbang," kata Bambang.
Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya ESG sebagai norma baru untuk investor yang ingin berperan serta dalam menggerakkan keuangan global dan aktif dalam kampanye melawan perubahan iklim, tutur dia. Indonesia memperkirakan pembangunan IKN membutuhkan biaya 35 miliar dolar AS (Rp524,7 triliun). Sebanyak 20 persen dari kebutuhan dana ini berasal dari APBN, sedangkan 80 persen dari kemitraan publik swasta.
Pemerintah telah menyusun rencana pembangunan IKN mulai 2022 hingga 2045 yang mencakup lima tahap pembangunan. Penduduk IKN diproyeksikan bertambah, diawali dengan pemindahan ASN kementerian/lembaga dan TNI serta Polri pada tahap awal pembangunan, hingga pada 2045 sudah 1,9 juta jiwa menempati kota ini.
Kementerian PUPR terus mempercepat pembangunan IKN yang mencapai 29 persen sampai HUT RI tahun depan. Sejumlah bangunan yang sudah selesai adalah Kantor Presiden, kantor Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko Maritim dan Investasi, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Sejumlah jalan tol tengah dalam tahap pengerasan yang kemajuannya mencapai 5-10 persen. Bendungan Sepaku Semoi yang berfungsi sebagai infrastruktur penyediaan kebutuhan air baku dan pengendalian banjir di IKN Nusantara sudah mencapai 91 persen. Kementerian PUPR menargetkan bendungan itu rampung dibangun Juli mendatang sehingga siap menyediakan air minum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
