REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mencatat realisasi anggaran kesehatan sebesar Rp 53,5 triliun per Mei 2023. Adapun realisasi ini turun 9,7 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, penurunan realisasi anggaran tersebut akibat berakhirnya masa pandemi Covid-19. "Karena masa pandemi sudah menurun dan berbagai klaim mengenai penyakit yang berhubungan dengan pandemi menurun," ujar Sri Mulyani dalam berdasarkan data APBN KiTA edisi Mei 2023, Senin (3/7/2023)
Belanja sebesar Rp 34,1 triliun dilakukan melalui Kementerian Kesehatan dan lembaga terkait. Adapun dana ini sebagian besar difokuskan bagi penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.
"Negara membayar PBI sebesar Rp 19,3 triliun bagi 96,7 juta peserta," ucapnya.
Sri Mulyani menyebut anggaran yang ada juga digunakan untuk melakukan pemeriksaan 6.078 sampel makanan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selain itu juga pemberian makanan dan pembinaan seribu hari pertama kehidupan bagi satu juta keluarga muda agar terhindar dari stunting.
Belanja melalui kementerian dan lembaga juga digunakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit TNI dan Polri sebesar Rp 2,9 triliun. Kemudian belanja melalui non kementerian dan lembaga terealisasi sebesar Rp 4,2 triliun digunakan jaminan kesehatan bagi aparatur sipil negara termasuk TNI dan Polri.
Kemudian belanja kesehatan dari APBN melalui APBD dalam bentuk transfer ke daerah sebesar Rp 15,2 triliun antara lain bantuan operasional kesehatan bagi 9.970 puskesmas dan bantuan operasional keluarga berencana di 6.002 balai penyuluhan.
"Operasi dari APBN sangat ditentukan kinerja APBD, sebagian penjabaran penyaluran dari APBN transfer ke daerah," ucapnya.
Pada 2023 pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran kesehatan reguler sebesar Rp 178,7 triliun dalam APBN 2023. Jika dibandingkan periode 2022 anggaran kesehatan reguler sebesar Rp 130,5 triliun atau naik 37 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
