REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesian National Ferry Owner Association (INFA) mengharapkan pemerintah agar segera menyetujui keputusan kenaikan tarif penyeberangan. Hal tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan fasilitas keselamatan dan kenyamanan penumpang.

Ketua INFA JA Barata mengungkapkan, hingga kinioperasional kapal penyeberangan berjalan dengan tarif di bawah harga pokok produksi (HPP).

"Posisi tarif di bawah 100 persen dari harga produksinya. Makanya tahun ini kami usulkan ada kenaikan 11 persen mengingat pada tahun berikutnya akan menghadapi waktu lebih sulit lagi yaitu tahun politik," kata Barata, dalam sebuah diskusi, dikutip Jumat (26/5/2023).

Barata mengungkapkan, dengan operasional tiket di bawah HPP, perusahaan harus mengorbankan pengeluaran lain agar tetap beroperasi. INFA mencatat, perusahaan kapal penyeberangan kerap terlambat membayar upah.

"Sering juga kemudian tidak mampu membayar pinjaman. Kami masing-masing punya hitungan sendiri untuk kenaikan tarif yang cocok. Tapi kami berusaha mengejar terpenuhinya HPP," jelas Barata.

Karenanya, Barata mengharapkan agar kenaikan tarif 11 persen dapat dilakukan secara bertahap hingga HPP terpenuhi. Paling tidak setiap enam bulan dievaluasi dan setiap tahunnya dapat mengalami peningkatan tarif.

Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai (Gapasdap) Khoiri Soetomo, menambahkan terdapat perusahaan operator kapal penyeberangan yang siap membeli jika ada investor yang ingin membeli. Sebab saat ini sulit bertahan untuk tetap beroperasi namun tarif tidak memenuhi HPP.

“Membayar gaji saja masih banyak diutang enam bulan. Ada bahakan yang siap dijual perusahaan dan kapalnya,” tutur Khoiri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika