REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Republik Indonesia sukses melakukan transaksi penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dalam valuta asing berdenominasi yen Jepang (Samurai Bond) senilai 104,8 miliar yen Jepang atau setara dengan Rp 11,35 triliun pada tanggal 19 Mei 2023. Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Ahad (21/5/2023), Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengungkapkan penerbitan Samurai Bond kali ini ditujukan untuk pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.
Pada penerbitan kali ini, terdapat empat seri yang diterbitkan yaitu RIJPY0526B dengan tenor tiga tahun, RIJPY0528B tenor lima tahun, RIJPY0530 tenor tujuh tahun, dan RIJPY0533 tenor 10 tahun, dimana seri dengan tenor tujuh tahun dan 10 tahun merupakan Blue Bonds.
Secara perinci, RIJPY0526B diterbitkan senilai 46,9 miliar yen Jepang dengan kupon 0,74 persen dan akan jatuh tempo pada 26 Mei 2026. Sedangkan RIJPY0528B diterbitkan sebesar 37,2 miliar yen Jepang dan akan jatuh tempo pada 26 Mei 2028, dengan kupon 0,98 persen.
Kemudian, RIJPY0530 yang akan jatuh tempo pada 24 Mei 2030 diterbitkan senilai 14,7 miliar yen Jepang dengan kupon 1,2 persen. RIJPY0533 yang memiliki tenor terpanjang sehingga jatuh tempo pada 26 Mei 2033, memiliki kupon 1,43 persen dan diterbitkan sebesar 6 miliar yen Jepang.
Suminto mengatakan penerbitan Blue Bonds menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap pembiayaan berkelanjutan, khususnya dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), sekaligus kemajuan signifikan untuk pembiayaan biru.
Penerbitan Blue Bonds juga sejalan dengan strategi pembiayaan pemerintah untuk mendiversifikasi instrumen pembiayaan serta memperluas basis investor. Transaksi penerbitan Blue Bonds di pasar Jepang ini mendapat sambutan yang sangat baik dari para investor.
Dana hasil penerbitan Blue Bonds untuk mendanai proyek-proyek yang masuk kualifikasi pengeluaran SDGs yang memenuhi syarat dalam kerangka kerja SDGs. Sektor-sektor yang memenuhi syarat diseleksi melalui mekanisme Climate Budget Tagging untuk menandai belanja SDGs yang memenuhi syarat Blue Focus.
"Penerbitan Blue Bonds akan melengkapi portofolio pembiayaan APBN. Kami juga mengharapkan bahwa penerbitan Blue Bonds akan membuka alternatif pembiayaan biru lainnya untuk Indonesia," ujar Suminto menambahkan.
Penerbitan Blue Bonds ini didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian/Lembaga yang memiliki proyek sebagai underlying, serta United Nations Development Programme (UNDP).
Penerbitan perdana Blue Bonds juga kembali mempertegas kepemimpinan Indonesia dalam ekonomi berkelanjutan di pasar global sebagai negara pertama di dunia yang menerbitkan Blue Bonds, yang sejalan dengan standar International Capital Market Association (ICMA) principles.
Ikuti Whatsapp Channel Republika