REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Dunia mengusulkan kepada pemerintah Indonesia untuk menambah anggaran bantuan sosial. Hal ini bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Kementerian Keuangan berusaha meningkatkan anggaran untuk pengentasan kemiskinan. "Saya tahu Pak Elan (Kepala Kelompok Kerja Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), bilang "Bu naikkan anggarannya ke situ, kami coba, itu memang rekomendasinya, kan? Karena ini berhubungan dengan penurunan kemiskinan," ucap Sri Mulyani dalam acara yang digelar Bank Dunia di Jakarta, Selasa (9/5/2023).
Pada 2023, Sri Mulyani mengalokasikan dana perlindungan sosial dalam APBN sebesar Rp 476 triliun, termasuk di dalamnya bantuan sosial. Anggaran bantuan sosial pada tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi atau penyerapan dana bansos pada APBN 2022 sebesar Rp 461,6 triliun.
Di samping itu, Sri Mulyani juga mengungkapkan penciptaan lapangan kerja jadi kunci menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Hal ini seiring adanya kualitas pekerjaan secara lebih baik.
"Anda dapat memiliki pekerjaan yang lebih baik, pekerjaan bagus, pekerjaan luar biasa, tetapi jika hanya 100 peluang itu tidak akan menyelesaikan masalah. Lebih dari 100 juta orang yang membutuhkan pekerjaan yang baik," ungkapnya.
Itulah sebabnya, kata Sri Mulyani, terlepas dari semua perjuangan dalam konteks politik di Indonesia, Presiden Joko Widodo pertama kalinya dalam sejarah Indonesia mendorong Omnibus Law. Secara historis, Indonesia disebut belum pernah memiliki Omnibus Law seperti yang telah disahkan oleh pemerintah. Namun, Presiden Jokowi melalui kabinet mendorong perubahan investasi dengan menerapkan Omnibus Law dalam penyusunan undang-undang.
Menurut Sri Mulyani, pemberian jaring pengaman sosial tidak dapat menciptakan lapangan kerja karena pekerjaan hanya mampu diciptakan melalui investasi. Dalam hal ini, investasi yang dimaksud bukan investasi besar seperti membuat sepeda motor atau industri mobil.
"Pekerjaan diciptakan oleh banyak investasi, oleh banyak orang, sampai ke tingkat akar rumput," ucapnya.
Selama ini, misalnya, proses pendirian perusahaan sebagai upaya menghasilkan kegiatan produktif rumit dilakukan karena terjebak oleh begitu banyak regulasi. Dalam urusan penciptaan lapangan kerja, Sri Mulyani mengakui bahwa pemerintah Indonesia, pusat, daerah, bahkan hingga tingkat desa lebih bisa menciptakan masalah, bukan solusi.
"Karena itu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa kita harus melakukan reformasi iklim investasi ini (mengingat) pada dasarnya yang ingin kami lakukan adalah menciptakan ruang bagi masyarakat Indonesia berkreasi," ucapnya.
Menurutnya Omnibus Law yang menyederhanakan semua regulasi mampu memudahkan penciptaan lapangan kerja.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
