REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mulai melakukan pendistribusian bantuan pangan beras tahap kedua kepada 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 38 provinsi. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi, melalui keterangannya, Rabu (3/5/2023).
Menurut Arief, bantuan beras tahap kedua mulai didistribusikan pada 2 Mei 2023. Ini dilakukan menyusul hampir rampungnya pendistribusian tahap pertama. “Kita tidak ingin ada jeda antara pendistribusian tahap 1 dan 2, mengingat beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang dikonsumsi setiap hari. Sehingga, saat pendistribusian tahap 1 hampir rampung paralel langsung kita lanjut tahap 2. Tentunya banyak KPM yang sudah menunggu realisasi bantuan tahap kedua ini,” ujarnya.
Sampai 2 Mei 2023 atau pada hari pertama penyaluran bantuan beras tahap 2, Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1.680 ton beras. Jumlah tersebut setara bantuan bagi 168 ribu KPM. Realisasi pendistribusian tertinggi di provinsi Maluku sebanyak 878 ton atau 68 persen dari total alokasi bantuan di provinsi Maluku sebanyak total 1.285 ton.
Arief mengatakan, sama seperti bantuan beras tahap pertama, bantuan tahap kedua juga akan disalurkan kepada 21,3 juta KPM di 38 provinsi dengan mengoptimalkan stok beras Bulog di 26 Kantor Wilayah se-Indonesia. Pendistribusian juga tetap menggandeng tiga perusahaan ekspedisi besar, yaitu PT Pos Indonesia (Persero), PT Jasa Prima Logistik (JPL), dan PT DNR sehingga bisa dipantau dan dipastikan posisi pendistribusiannya.
“Dalam pendistribusian bantuan tahap 2 ini tidak ada spesifikasi yang dikurangi, kualitas beras tetap terjaga baik, beras yang kita salurkan ini adalah beras baru. Untuk pelayanan kita terus lakukan perbaikan agar lebih cepat dan mudah. Pendistribusian tetap dilakukan by name by address sesuai data KPM dari Kemensos. Kualitas produk, akurasi, dan kecepatan menjadi prioritas,” ungkapnya.
Gerak cepat pendistribusian bantuan beras ini, tutur Arief, juga sebagai upaya pengendalian inflasi setelah Idulfitri. Pasalnya, beras menjadi salah satu komoditas pangan yang memberikan andil pada inflasi. Upaya ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta agar bantuan pangan ini disalurkan dengan baik guna membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Selain itu, bantuan pangan ini juga diharapkan dapat membantu mengendalikan harga beras di pasaran.
“Saat ini kita optimalkan dua instrumen untuk mengamankan harga beras di tingkat konsumen, yaitu penyaluran bantuan pangan beras bagi 21,3 juta KPM dan pelaksanaan operasi pasar atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan mendistribusikan beras SPHP Bulog ke pasar tradisional dan ritel modern. Untuk menjaga harga beras di tingkat petani kita juga terus dorong Bulog untuk tingkatkan penyerapan dalam negeri di musim panen ini sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP),” jelasnya.
Realisasi penyaluran bantuan beras tahap pertama, sampai dengan 2 Mei 2023 telah disalurkan sebanyak 84 persen atau 179 ribu ton dari total penyaluran 213 ribu ton. Tercatat lebih dari 50 persen provinsi atau sebanyak 20 provinsi telah melakukan penyaluran 90-100 persen. Provinsi yang telah menyalurkan 100 persen yaitu Aceh, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan.
Penyaluran bantuan beras ini dilakukan dalam tiga tahap selama tiga bulan kepada sasaran penerima sebanyak 21,3 juta KPM. Penyaluran tahap pertama telah dimulai sejak Maret 2023. Melalui program ini masing-masing KPM akan menerima bantuan berupa beras 10 kg sebanyak tiga kali.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
