REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung transformasi perusahaan BUMN Karya dalam rangka menjalankan penugasan negara untuk pembangunan infrastruktur.
"Kami pasti mendukung proses transformasi itu," ujar Juru bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja di Jakarta, Selasa (2/5/2023).
Menurut Endra, transformasi BUMN Karya tersebut membutuhkan kesepakatan dan keputusan akhir di level kabinet. Kementerian PUPR mendorong proses tata kelola yang lebih baik. "BUMN Karya ini menjalankan tugas negara," katanya.
Penugasan kepada BUMN karya itu berarti ada misi negara yang dititipkan kepada BUMN. Endra mengatakan, jika tidak ada penugasan khusus kepada BUMN Karya untuk pembangunan Tol Trans Jawa dan Trans Sumatra, tidak mungkin bisa melihat mudik yang aman dan lancar pada Lebaran 2023.
"Itu merupakan penugasan jadi ada kebijakan negara. Namun di balik hal tersebut, ada tata kelola yang harus lebih baik," kata Endra.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan Menteri BUMN Erick Thohir tidak berencana melakukan merger (penggabungan) ataupun pembentukan holding (induk usaha) BUMN Karya, melainkan membentuk spesialisasi masing-masing BUMN Karya itu. Basuki mengatakan, belum mengetahui rencana detail transformasi BUMN Karya yang akan dilakukan Kementerian BUMN. Namun, dia dan Erick memang telah menjalin komunikasi setelah muncul wacana transformasi BUMN Karya.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pihaknya akan terus mendorong penyehatan BUMN Karya. Kementerian BUMN sudah memiliki peta jalan atau roadmap untuk mentransformasi BUMN karya.
Menurut Erick, pihaknya memperbaiki portofolio dan melakukan re-grouping, serta konsolidasi agar BUMN-BUMN karya bisa memiliki spesialisasi dan keahlian sejalan dengan regulasi industri konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bukan bisnis yang generalis apalagi palugada.
Erick juga menyampaikan pentingnya pembangunan infrastrukturserta peranpemerintah dan swasta. Pembangunan infrastruktur adalah kunci untuk kemajuan ekonomi dan peningkatan daya saing dengan menekan biaya logistik Indonesia yang saat ini masih 23 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
