REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, saat ini pemerintah memiliki prioritas menyerap gabah petani dan beras dalam negeri meskipun izin impor beras telah dikantongi Bulog.
"Semua yang sekarang kita kerjakan semua fokus di dalam negeri. Impor itu hanya untuk melengkapi jika kekurangan," ujar Arief dalam sesi temu wartawan usai peluncuran bansos beras di kawasan Jakarta Utara, Kamis (6/4/2023).
Arief menuturkan, meski pemerintah sebelumnya telah melakukan impor tapi hal ini dipastikan tidak mengganggu harga gabah maupun beras petani. "Sekarang saya tanya apakah impor yang 500 ribu ton yg dilakukan Bulog itu mengganggu harga gabah atau beras petani? Tidak sama sekali, artinya pemerintah melakukan importasi yang terukur," ujarnya.
Ia pun menegaskan pemerintah tidak pro impor, melainkan pihaknya mendukung penuh beras produksi dalam negeri dan ingin menyejahterakan petani sesuai arahan Presiden Jokowi.
Senada dengan Arief, Direktur Utama Bulog Budi Waseso menuturkan, impor beras dilakukan apabila ada keterlambatan produksi, sehingga kebutuhan pangan yang tidak bisa ditunda harus ditutupi. "Kita tidak suka juga impor, kita tidak ketergantungan impor tapi di mana kita kekurangan, untuk menutupi kekurangan itu ya kita datangkan sesuai kebutuhan, ya itu saja sebenarnya," tegas Buwas
Ia turut menjelaskan Bulog tidak melakukan aktivitas bisnis, bukan jualan umum, melainkan hanya menjalankan penugasan-penugasan pemerintah. Adapun beras impor akan didatangkan dari Myanmar, Vietnam, Thailand, Pakistan dan India dengan didatangkan secara bertahap.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
