REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah mengalokasikan anggaran pengendalian dan ketahanan pangan sebesar Rp 104,2 triliun pada tahun ini. Dana tersebut guna mengembangkan budi daya pertanian, penguatan infrastruktur, sarana prasarana pertanian, subsidi bunga kredit, dan subsidi pupuk.

Ia menambahkan, pemerintah juga berkomitmen mendukung sarana prasarana seperti jalan. "Pemerintah mendorong inpres jalan utamanya agar biaya logistik bisa turun, maka anggaran inpres jalan tahun ini sebesar Rp 32 triliun," ujar dia dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang disiarkan secara virtual, Rabu (5/4/2023).

Pemerintah, lanjutnya, terus mendorong inovasi dengan adopsi teknologi yang dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Diharapkan lewat modernisasi smart farming, petani bisa memproduksi rata-rata lima ton lebih per hektare sawah, sehingga total produksi beras mencapai 31 juta ton lebih.

Meski begitu, Airlangga menyadari kinu faktor perubahan cuaca atau climate change sangat berpengaruh. "Hujan berkepanjangan dan tahun depan kita harus berhati-hati karena kekeringan akan lebih panjang atau el nino. Ini menjadi tantangan khusus bagi sektor pangan," jelas dia.

Pada kesempatan itu, Airlangga mengungkapkan, telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian sebesar Rp 117,13 triliun pada 2022. Penyaluran tertinggi yakni di Jawa Timur sebesar Rp 24 triliun. Kemudian, disusul Jawa Tengah sebesar Rp 17 triliun. Sedangkan Jawa Barat sebesar Rp 7,32 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika