REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyebut laju inflasi Maret sebesar 0,18 persen tergolong relatif terkendali. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data realisasi inflasi Indonesia pada Maret 2023 sebesar 4,97 persen (yoy). Realisasi ini lebih rendah dari Februari 2023 sebesar 5,47 persen (yoy) tetapi lebih tinggi dibandingkan inflasi Maret 2022 sebesar 2,64 persen (yoy).
“Secara bulanan, inflasi Maret 2023 tercatat 0,18 persen (mtm). Angka tersebut relatif terkendali mengingat bulan ini sudah memasuki Ramadhan. Artinya pasokan level konsumen masih aman dan distribusi tidak terganggu,” Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi, Rabu (5/4/2023).
Berdasarkan komponen, inflasi harga diatur pemerintah (administered prices/AP) mengalami inflasi sebesar 0,12 persen (mtm) sehingga tingkat inflasi tahun ke tahun sebesar 11,56 persen (yoy). Inflasi AP terutama didorong oleh kenaikan tarif angkutan udara, bensin, dan rokok kretek filter.
“Adanya momen libur panjang awal Ramadan serta adanya event besar seperti ASEAN Summit 2023 akan mendorong peningkatan permintaan transportasi, terutama angkutan udara,” ucapnya.
Sementara itu, inflasi harga pangan bergejolak (volatile food/VF) tercatat mengalami inflasi sebesar 0,29 persen (mtm) atau 5,83 persen (yoy). Komoditas utama penyumbang inflasi VF bulan ini (mtm) adalah beras dan cabai rawit dengan andil masing-masing 0,02 persen, namun tekanan inflasi volatile food masih dapat terbantu dengan penurunan harga bawang merah dan cabai merah.
BPS mencatat, telah dilakukan panen di 10 provinsi dan 66 kabupaten utama, tetapi dengan adanya anomali cuaca sebagian wilayah Indonesia menyebabkan terganggunya hasil produksi. Hal ini menyebabkan harga beras masih mengalami kenaikan pada Maret 2023 ini, meskipun tidak setinggi bulan-bulan sebelumnya.
Dari sisi lain, Badan Pangan Nasional pada 15 Maret 2023 telah mengumumkan perubahan harga pokok penjualan gabah dan beras serta harga eceran tertinggi beras. Tujuannya guna menciptakan keseimbangan hulu-hilir agar tercipta harga wajar, baik tingkat produsen, penggilingan, pedagang dan konsumen.
Dalam rangka menjaga stabilitas harga serta membantu masyarakat, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan sosial pangan kepada 21.353 keluarga penerima manfaat di 515 wilayah dalam periode Maret-Mei 2023.
“Pemerintah dan otoritas terkait akan terus memperkuat sinergi komunikasi kebijakan untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat, sehingga tetap terkendali khususnya selama Ramadhan dan Idulfitri 2023. Selain itu, Pemerintah dan Bank Indonesia melalui TPIP dan TPID juga akan terus bersinergi menjaga inflasi dalam rentang sasaran. Hal itu diharapkan menjadi fondasi kuat untuk perekonomian nasional pada 2023,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
