REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong penggunaan sistem Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Baik dari sisi jumlah merchant maupun pengguna di berbagai tempat, mulai dari pasar tradisional hingga ritel modern.
"Untuk itu, sejumlah kemudahan dan insentif telah ditempuh, misalnya peningkatan limit transaksi QRIS dari semula Rp 5 juta menjadi Rp 10 juta per transaksi. Di samping itu, pengembangan fitur QRIS juga terus dilakukan dengan bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan industri," ujarnya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin (20/3/2023).
Wamendag mengatakan, target 15 juta pengguna baru QRIS telah tercapai pada Oktober 2022. Hal ini terwujud lantaran kerja keras dan sinergi dari berbagai pihak serta inovasi dari kebijakan tersebut.
Saat ini, QRIS telah mencakup 22,5 juta merchant dan lebih dari 26,6 juta pengguna. QRIS menjadi gerbang masuk ke dalam ekosistem digital bagi UMKM untuk mendukung inklusi ekonomi dan keuangan.
Dengan adanya QRIS, seluruh pelaku usaha atau penjual yang di tempat usahanya terpasang tanda QRIS dapat menerima pembayaran dari seluruh jenis dompet elektronik yang sudah terdaftar.
Pelanggan akan lebih senang, selama tempat usaha tersebut memasang tanda QRIS, berarti pembayaran dengan e-wallet dapat dilakukan terlepas di mana tempat usaha tersebut berada di dalam wilayah Indonesia.
"Saat ini, e-wallet masih menjadi metode pembayaran utama dalam pembayaran digital," katanya.
Meningkatnya akun virtual dan mobile internet banking menunjukkan bahwa pembeli online menggunakan metode pembayaran yang lebih sering ditautkan langsung ke rekening bank mereka. Sebagai bukti, selama berlangsungnya Harbolnas 2022, e-wallet menjadi pilihan pembayaran yang paling sering digunakan.
Lebih lanjut, dengan mempertimbangkan besarnya potensi ekonomi digital nasional, Presiden RI Joko Widodo memberikan arahan untuk memanfaatkan potensi ekonomi digital. Diantaranya melalui akselerasi transformasi digital pada sektor perdagangan secara inklusif dan berkelanjutan.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong kolaborasi dalam membangun ekosistem e-commerce melalui empat pilar. Pertama, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terbuka terhadap perubahan, inovatif, dan punya kemauan berkembang.
Kedua, lokapasar bersinergi dengan UMKM melalui serangkaian pelatihan oleh penyedia layanan lokapasar untuk UMKM. Ketiga, ritel modern berperan memberikan akses kemitraan agar jangkauan produk UMKM dapat semakin luas. Keempat, lembaga pembiayaan atau perbankan memberikan akses pembiayaan bagi UMKM.
Wamendag menerangkan, menurut data Bank Indonesia, nilai transaksi niaga daring sepanjang 2022 sebesar Rp 476,3 triliun, meningkat 18,7 persen dibanding tahun sebelumnya. Sektor niaga daring diperkirakan tumbuh secara konsisten sekitar 17-22 persen pada 2025, seiring dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring.
Nilai ekonomi layanan pembayaran digital pada 2022 mencapai 266 miliar dolar AS atau tumbuh 13 persen dibandingkan 2021 dan diproyeksi akan tumbuh sebesar 17 persen di angka 421 miliar dolar AS pada 2025.
"Kolaborasi, kerja sama dan adaptasi digital menjadi kata kunci dalam menghadapi tantangan perdagangan. Kami yakin melalui kolaborasi dengan semua pihak terkait dapat menciptakan ekosistem digital yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan memberikan efek positif bagi perekonomian Indonesia," kata Wamendag.
Ikuti Whatsapp Channel Republika