Senin 13 Mar 2023 07:32 WIB

SWI Hapus Ina Pay Indonesia dari Daftar Investasi Ilegal

PT Ina Pay Indonesia sedang melakukan konsultasi dengan BI dalam pengurusan izin.

Rep: Novita Intan/ Red: Fuji Pratiwi
Pinjaman online (ilustrasi). Satgas Waspada Investasi (SWI) menyatakan telah mengeluarkan PT Ina Pay Indonesia dari daftar investasi ilegal.
Foto: Tim Infografis Republika.co.id
Pinjaman online (ilustrasi). Satgas Waspada Investasi (SWI) menyatakan telah mengeluarkan PT Ina Pay Indonesia dari daftar investasi ilegal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Satgas Waspada Investasi (SWI) menyatakan telah mengeluarkan PT Ina Pay Indonesia dari daftar investasi ilegal. 

Ketua SWI Tongam L Tobing mengatakan, PT Ina Pay Indonesia/PT BAT Coin Indonesia/PT TSAR Coin Indonesia telah dihapus dari daftar penyedia jasa pembayaran tanpa izin. Dalam pertemuan dengan pihak PT Ina Pay Indonesia, diperoleh informasi saat ini PT Ina Pay Indonesia belum beroperasi.

Baca Juga

"PT Ina Pay Indonesia sedang melakukan konsultasi dengan Bank Indonesia dalam pengurusan izin," ujar Tongam dalam keterangan tulis, akhir pekan lalu.

SWI mengimbau agar masyarakat sebelum mengikuti penawaran investasi ataupun pinjaman online (pinjol) untuk melakukan pengecekan legalitas perusahaan. Yakni dengan mengecek melalui https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/alert-portal/Pages/default.aspx.

Selain itu, masyarakat juga bisa bertanya kepada Layanan Konsumen OJK melalui kontak 157 atau WhatsApp nomor 081-157-157-157, email [email protected], atau [email protected].

"SWI terus mendorong penegakan hukum kepada para pelaku investasi dan pinjaman online ilegal dengan terus menerus juga melakukan pemblokiran laman dan aplikasi agar tidak diakses oleh masyarakat," ucap Tongam.

 

Advertisement
Berita Terkait
Satgas Blokir 22 Investasi Ilegal, Ini Daftarnya
Ekonomi - 30 December 2023, 17:32
Satgas Blokir 22 Investasi Ilegal, Ini Daftarnya
OJK NTT Tertibkan Dua Investasi Ilegal
News - 19 June 2023, 17:01
OJK NTT Tertibkan Dua Investasi Ilegal
Jangan Tergiur <em>Pinjol</em> Ilegal Jelang Musim Lebaran 
Ekonomi - 14 March 2023, 13:00
Jangan Tergiur Pinjol Ilegal Jelang Musim Lebaran 
Ini 20 <em>Pinjol</em> Ilegal Temuan SWI per Maret 2023
Ekonomi - 13 March 2023, 07:17
Ini 20 Pinjol Ilegal Temuan SWI per Maret 2023
Waspada <em>Pinjol</em> Ilegal, Ini 85 Daftar Terbaru!
Rejabar - 06 March 2023, 15:43
Waspada Pinjol Ilegal, Ini 85 Daftar Terbaru!
Waspada Ada 50 <em>Pinjol</em> tanpa Izin, Ini Daftarnya!
Ekonomi - 02 February 2023, 12:48
Waspada Ada 50 Pinjol tanpa Izin, Ini Daftarnya!
OJK Minta Masyarakat Selalu Waspadai Praktik Investasi Bodong
Nusantara - 10 January 2023, 20:16
OJK Minta Masyarakat Selalu Waspadai Praktik Investasi Bodong
9 Entitas Ini Tawarkan Investasi Ilegal, Ada yang Tawarkan Kredit Pembangunan Masjid!
Ekonomi - 28 December 2022, 09:25
9 Entitas Ini Tawarkan Investasi Ilegal, Ada yang Tawarkan Kredit Pembangunan Masjid!
Yuk Ngaji Hari Ini
وَلَوْ تَرٰىٓ اِذْ فَزِعُوْا فَلَا فَوْتَ وَاُخِذُوْا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍۙ
Dan (alangkah mengerikan) sekiranya engkau melihat mereka (orang-orang kafir) ketika terperanjat ketakutan (pada hari Kiamat); lalu mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat (untuk dibawa ke neraka),

(QS. Saba' ayat 51)
Berita Lainnya
Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Profesor Arif Satria, mengajak elite politik wujudkan ketenangan dan perdamaian
Pemilu Kita - Rabu , 24 Apr 2024, 21:51 WIB
Sampaikan Selamat ke Prabowo-Gibran, ICMI: Semoga Dapat Mengemban Amanah 
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono, menyampaikan selamat kepada Prabowo Gibran
Pemilu Kita - Rabu , 24 Apr 2024, 16:45 WIB
Ibas Soal Putusan MK: Selamat Prabowo Gibran, Demokrat Siap Berkolaborasi untuk Rakyat
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) usai meresmikan pembukaan pendaftaran bakal calon kepala daerah di Pilkada 2024, Selasa (23/4/2024).
Pemilu Kita - Rabu , 24 Apr 2024, 13:58 WIB
Hanura Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah
Susana usai sidang pembacaan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (22/4/2024). Dalam sidang pembacaan putusan tersebut Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yang diajukan pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta pasangan capres-cawapres nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Pemilu Kita - Rabu , 24 Apr 2024, 11:36 WIB
Ganjar-Mahfud tak Hadiri Acara Penetapan Prabowo-Gibran Presiden-Wakil Presiden Terpilih
Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tiba di Kantor KPU RI untuk menghadiri rapat pleno terbuka penetapan capres-cawapres terpilih, Rabu (24/4/2024).
Pemilu Kita - Rabu , 24 Apr 2024, 11:06 WIB
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Anies: Ikuti Proses Dulu
Advertisement
Terpopuler
1
 Kapan Suku Bunga The Fed Turun? Ini Proyeksi Bank Indonesia
2
 Merger dengan Wika, Bos PT PP: Masih Dievaluasi
3
 PT PP Dukung Rencana Erick Optimalisasi Aset BUMN di Sekitar Monas
4
 Harga Emas Makin Melandai, Turun Rp 1.000 Hari Ini
5
 BRI Bukukan Laba Rp 15,98 Triliun
6
 OJK Koordinasi dengan Perbankan Amankan Aset Akibat Erupsi Gunung Ruang  
7
 Gelar World Water Forum, Ini Harapan Kementerian PUPR
Advertisement
Terkini Ekonomi
Advertisement