REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan mengakui alokasi minyak goreng melalui domestic market obligation (DMO) belum mencapai target pemerintah sebanyak 450 ribu ton per bulan selama Februari. Pihaknya pun meminta agar para produsen dapat mengganti DMO yang belum direalisasikan pada bulan Maret ini.

"Kemarin (Februari) baru percobaan tapi belum berjalan baik. Itu akan jadi utang untuk bulan ini (Maret) kita minta diselesaikan," kata Zulkifli di Jakarta, Selasa (7/3/2023).

Ia menjelaskan, penyebab volume DMO minyak goreng belum mencapai target karena ekspor yang juga melambat. Seperti diketahui, untuk mendapatkan hak kuota ekspor dari pemerintah, para pelaku industri sawit harus memasok minyak goreng DMO baik dalam bentuk curah maupun kemasan sederhana.

Dengan kata lain, jika permintaan ekspor pun seret akan berdampak langsung terhadap kegiatan pemasokan DMO oleh industri. Namun, Zulhas menegaskan, berapapun ekspor yang dilakukan pihaknya meminta agar seluruh produsen tetap memasok DMO hingga terpenuhi kuota 450 ribu ton per bulan.

"Sekarang kita tetapkan, berapapun ekspornya itu kita tetapkan DMO 450 ribu ton," kata Zulkifli.

Kementerian Perdagangan juga telah memfokuskan penyaluran minyak goreng DMO di pasar tradisional. Yakni minyak goreng curah dan kemasan sederhana, Minyakita. Pasokan minyak goreng DMO disiapkan pemerintah untuk masyarakat kelas menengah ke bawah yang membutuhkan.

"Minyakita itu terlalu sukses semua orang beli Minyakita sehingga yang biasa beli premium jadi Minyakita. Ini tidak adil, oleh karena itu Minyakita di marketplace, supermarket ditarik, (hanya) masuk ke pasar rakyat," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika