Kesengsaraan di Lebanon sebagian besar disebabkan oleh pemerintahannya sendiri. Saat negara merasakan dampak pandemi Covid-19 dia tahun lalu, insiden ledakan pelabuhan Beirut yang mematikan pada tahun 2020 telah memperburuk keadaan. Kondisi ini diperparah dengan adanya invasi Rusia ke Ukraina, dimana bank sentralnya hanya mencetak lebih banyak mata uang, namun terus mengikis nilainya yang menyebabkan inflasi terus melonjak.
Tiga perempat dari 6 juta penduduk Lebanon kini telah jatuh miskin sejak krisis 2019 dimulai. Pemadaman listrik yang melumpuhkan terus terjadi, dan kekurangan obat-obatan telah melumpuhkan sebagian besar kehidupan publik di sana.
Di sisi lain, tidak tersedianya mata uang kas di bank-bank, mendorong bank ikut membatasi penarikan, hal ini telah membuat jutaan tabungan nasabah tidak bisa ditarik tunai. Kondisi ini menyebabkan beberapa orang putus asa, menyerang bank dan berusaha merampas paksa uang mereka kembali.
Kerusakan beberapa tahun terakhir diperbesar oleh kesalahan manajemen ekonomi negara, selama beberapa dekade ini pemerintah telah berbelanja jauh di luar batas kemampuan menghasilkan uang di dalam negeri. Kepala Bank Sentral negara itu baru-baru ini dituduh menggelapkan dana publik dan berbagai kejahatan keuangan lainnya.
Pound Lebanon yang telah hancur berfluktuasi ambruk hampir setiap jam. Meskipun, secara resmi dipatok di harga tertentu terhadap dolar sejak tahun 1997, nilai pound sekarang ditentukan oleh kurs pasar gelap justru telah menjadi standar untuk sebagian besar transaksi barang dan jasa.
Bulan lalu, nilai mata uangnya turun dari sekitar 64.000 pound per dolar AS menjadi 88.000 di pasar gelap, sedangkan tarif resminya adalah 15.000. Ini memperburuk keadaan bagi negara yang bergantung pada impor mulai dari bahan makanan, bahan bakar, dan produk lain yang dihargai dalam dolar AS. Pemerintah Lebanon juga baru-baru ini melipatgandakan jumlah pajak, dalam pound Lebanon, yang harus dibayar importir untuk barang-barang tersebut.
Kebijakan ini hanya akan menyebabkan lebih banyak kenaikan harga. Untuk usaha kecil, langkah ini bisa berarti menjual barang tanpa mendapat untung sama sekali. Sementara Dolarisasi terlihat dapat memberikan kesan stabilitas keuangan yang lebih besar, tetapi juga akan memperlebar kesenjangan ekonomi yang sudah sangat besar, kata Sami Zoughaib, seorang ekonom dan manajer penelitian di think tank the Policy Initiative yang berbasis di Beirut.
“Kami memiliki kelas yang memiliki akses ke dolar (dan) Anda memiliki bagian lain dari populasi yang menghasilkan pound Lebanon yang sekarang telah melihat pendapatan mereka benar-benar hancur,” kata Zoughaib.
Pergeseran ke ekonomi yang lebih didominasi dolar terjadi bukan karena keputusan pemerintah, tetapi oleh perusahaan dan individu yang menolak menerima pembayaran dalam mata uang Pound Lebanon yang telah kehilangan nilainya tanpa henti.
Pertama, barang dan jasa mewah diberi harga dalam dolar untuk orang kaya, turis, dan pemilik pembangkit swasta, yang harus membayar solar impor. Kemudian sebagian besar restoran. Dan sekarang toko kelontong.
Menteri Perekonomian Amin Salam mengatakan pound Lebanon telah digunakan dan disalahgunakan selama tiga tahun terakhir dan dolarisasi toko kelontong akan membawa stabilitas pada nilai tukar yang berfluktuasi. Karena semakin banyak orang dan bisnis menolak mata uang Lebanon, dolar secara bertahap menjadi mata uang de facto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
