REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian BUMN berupaya agar PT Pertamina Hulu Energi (PHE) bisa melaksanakan penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO). Aksi korporasi itu belum bisa terlaksana karena masih terbentur aturan batasan minimal saham yang harus dilepas ke publik.
Dalam aturan bursa, jumlah saham free float setelah penawaran umum paling sedikit harus mencapai 10 persen bagi perusahaan dengan ekuitas lebih dari Rp 2 triliun. Hal tersebut berpotensi membuat emisi PHE saat IPO nanti menjadi sangat besar mengingat valuasinya yang jumbo. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan telah mengajukan usulan kepada bursa terkait hal tersebut.
"Kita usul ke bursa agar bisa bertahap karena emisinya besar sekali. Kita ingin memastikan, dana yang kita ambil cukup untuk investasi di sumur-sumur baru atau pengembangan sumur dengan sistem baru," kata Erick saat ditemui di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (27/2/2023).
Sebelumnya, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) telah lebih dulu melantai di BEI. Erick menjelaskan, IPO kedua anak usaha PT Pertamina (Persero) itu sebagai upaya membangun ketahanan energi di dalam negeri. Selain mendorong energi terbarukan, kapasitas produksi minyak tetap harus ditingkatkan.
Menurut Erick, penggunaan listrik tidak akan mengurangi konsumsi BBM di dalam negeri. BBM yang tadinya untuk konsumsi kendaraan akan dialihkan untuk memproduksi petrokimia yang turunannya digunakan untuk pembuatan baju hingga obat-obatan.
"Artinya produksi minyak tidak boleh turun, paling tidak harus stabil. Kalau nanti kebutuhan motor atau mobil berkurang 50 persen, kebutuhan untuk petrokimia akan naik," ujar Erick.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati memastikan perhelatan IPO untuk Pertamina Hulu Energi (PHE) akan digelar pada tahun ini. Anak usaha Pertamina di sektor hulu itu dijadwalkan go public di semester pertama 2023.
"IPO PHE di semester pertama tahun ini," kata Nicke saat konferensi pers Pencatatan Perdana Saham PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) di Bursa Efek Indonesia, Jumat (24/2/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika