Sabtu 25 Feb 2023 22:40 WIB

DJP Sulselbartra: Penerimaan Pajak Januari 2023 Capai Rp 1,43 Triliun

Penerimaan pajak Sulsel yang paling tinggi Rp1,1 triliun dari target Rp12,3 triliun.

Pembayaran pajak (ilustrasi). Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) mencatat realisasi penerimaan pajak di tiga provinsi periode Januari 2023 mencapai Rp 1,43 triliun atau 7,99 persen dari target Rp 17,90 triliun.
Foto: Antaranews
Pembayaran pajak (ilustrasi). Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) mencatat realisasi penerimaan pajak di tiga provinsi periode Januari 2023 mencapai Rp 1,43 triliun atau 7,99 persen dari target Rp 17,90 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) mencatat realisasi penerimaan pajak di tiga provinsi periode Januari 2023 mencapai Rp 1,43 triliun atau 7,99 persen dari target Rp 17,90 triliun.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan Supendi, di Makassar, Sabtu (25/2/2023), mengatakan, penerimaan pajak di awal tahun ini cukup baik sekitar 7,99 persen. "Untuk awal tahun angka 7,99 persen cukup baik dan kami optimistis target penerimaan pajak bisa kembali tercapai tahun ini," kata Supendi.

Baca Juga

Supendi menyebutkan, dari tiga provinsi yang dibawahi DJP Sulselbartra itu, penerimaan pajak di Provinsi Sulsel yang paling tinggi di angka 8,91 persen atau sekitar Rp1,1 triliun dari target Rp12,3 triliun.

Sedangkan di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) baru mengumpulkan pajak sebesar Rp63 miliar atau sekitar 6,10 persen dari target Rp1,03 triliun. Begitu juga di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), pajak yang terkumpul sebanyak Rp264 miliar atau sekitar 5,88 persen dari target Rp4,4 triliun.

Supendi menjelaskan beberapa sektor yang mendorong peningkatan penerimaan pajak yakni perdagangan yang pada 2022 berkontribusi 25,39 persen. Sektor perdagangan mampu berkontribusi sebesar 11,02 persen, disusul sektor administrasi pemerintahan sebesar 9,15 persen, jasa keuangan (8,61 persen), industri pengolahan (7,74 persen), informasi dan komunikasi (7,43 persen), transportasi (7,05 persen), dan sektor konstruksi sebesar 6,72 persen.

Dia menyatakan jika kinerja penerimaan ditopang oleh aktivitas ekonomi yang terus meningkat pascapandemi Covid-19 membuat beberapa sektor juga mengalami pertumbuhan. Pada sektor industri dan perdagangan tumbuh positif sejalan dengan pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas. Begitu juga pada sektor pertambangan yang meningkat karena didorong oleh permintaan global dan meningkatnya harga komoditas tambang.

"Untuk pertambangan ini cukup pesat karena permintaan global mengalami peningkatan. Itulah, mengapa tahun ini pertumbuhan diharapkan mampu melampaui dari sebelum-sebelumnya," kata Supendi.

 

sumber : ANTARA
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement