REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar ekonomi bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Profesor Mudrajad Kuncoro menilai positif penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) PT Pertamina Geothermal Energy (PGE). Hal itu mengindikasikan kondisi keuangan perusahaan memang baik.
"Kondisi keuangan PGE bagus, laba kondisinya bagus. Untuk melihat korporasi melakukan IPO, memang harus dicek terlebih dahulu laporan keuangannya dalam dua tahun terakhir," kata Mudrajad dalam keterangannya di Jakarta, diterima Jumat (17/2/2023).
Menurut dia, bagi perusahaan dengan kondisi keuangan baik, maka IPO dimaksudkan untuk menambah modal dan melakukan ekspansi usaha. Sedangkan pada perusahaan yang merugi atau tidak untung, IPO diduga merupakan upaya untuk menutup utang.
"Kan beda niatnya. Sedangkan PGE meraih laba. Jadi IPO digunakan untuk ekspansi bisnis," ujarnya.
Berdasarkan Laporan Keuangan, lanjutnya, PGE meraih laba 111,43 juta dolar AS atau setara Rp1,6 6 triliun hingga kuartal III 2022 naik dari sebelumnya 66,4 juta dolar AS atau Rp 994,6 miliar. Kemudian, pendapatan usaha perseroan tercatat 287,39 juta dolar AS atau setara Rp 4,3 triliun sampai September 2022. Perusahaan juga membukukan aset 2,44 miliar dolar AS atau setara Rp 36,6 triliun, liabilitas Rp 16,9 triliun, dan ekuitasnya Rp 19,6 triliun.
Dikatakannya masuknya PGE ke lantai bursa sangat positif dan menguntungkan sebab panas bumi saat ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan energi ramah lingkungan, sejalan dengan upaya dan komitmen pemerintah.
"Itu bagus karena memang dibutuhkan, apalagi geothermal dan juga gas, sangat dibutuhkan karena lebih bersih daripada batu bara dan lain-lain," kata dia.
Keuntungan lain dari IPO, imbuhnya, karena pemerintah tidak harus menambah penyertaan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menunjang atau meningkatkan kinerja perusahaan.
Selain itu, IPO juga mendorong perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja karena diawasi publik. Kondisi demikian, lanjutnya, akan meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik atau good governance.
"Jadi, memang banyak manfaat IPO karena menjadikan perusahaan harus terbuka, good governance-nya juga transparan. Jadi semakin dipercaya masyarakat dan pemegang saham maupun investor manapun," ujarnya.
Menurut Mudrajad, IPO PGE juga bukan privatisasi BUMN sebab porsi saham yang ditawarkan kepada publik hanya 25 persen, masih jauh di bawah angka 50 persen.
"Kalau itu tidak masalah, apalagi cuma 25 persen. Kalau masih di bawah minor 50 persen itu enggak masalah. Yang penting nanti target keuntungannya pasca-IPO itu berapa, lalu setor ke negara itu berapa," katanya.
PGE telah mengantongi pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melaksanakan penawaran umum perdana saham (initial public offering /IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). PGE pun akan segera melaksanakan penawaran umum perdana saham yang dijadwalkan berlangsung pada 20-22 Februari dan kemudian dilanjutkan dengan pencatatan efek di lantai bursa pada 24 Februari 2023.
PGE membidik dana maksimal Rp 9,78 triliun dari pelepasan sebanyak-banyaknya 25 persen saham ke publik dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO atau maksimal 10,35 miliar saham biasa dengan harga pelaksanaan Rp 820-Rp 945.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
