REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia bersiap merealisasikan proyek-proyek pengembangan energi bersih, terutama untuk energi terbarukan menggunakan dana 20 miliar dolar AS atau setara Rp 302 triliun, yang didapat melalui Just Energy Transition Partnership (JETP) saat KTT G20 pada November 2022.

Tindak lanjut komitmen pendanaan dari negara-negara maju untuk membantu percepatan program transisi energi di Indonesia untuk mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat tersebut, karena Sekretariat JETP yang berlokasi di Kementerian ESDM baru saja diresmikan.

"Tadi Pak Menteri (Menteri ESDM) bersama para dubes hadir dengan tim dari Jepang dan Amerika meresmikan beroperasinya Kantor Sekretariat JETP, yang sama-sama kita pahami ini adalah hasil dari G20 tahun lalu di Bali yang diluncurkan Pak Presiden pada November," kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, saat konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Kamis (16/2/2023).

Dadan menuturkan, peresmian Kantor Sekretariat JETP tersebut menjadi titik permulaan implementasi dari program JETP, yang tercantum pada joint statement yang telah disepakati pada KTT G20. Selain menyusun rencana pengembangan energi terbarukan, kegiatan utama lainnya dari JETP adalah percepatan pensiun PLTU, lalu program untuk membantu peningkatan efisiensi energi serta pengembangan industri pendukung Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia.

"Dalam jangka waktu pendek di Sekretariat, kita akan menyusun comprehensive investment plan, di situ akan keluar proyek-proyeknya, kegiatannya, programnya seperti apa, berapa penurunan emisi gas rumah kaca, berapa biayanya, investasinya berapa, dan bagaimana kita mengeksekusinya. Semua akan mengikuti regulasi yang ada di kita," kata dia menjelaskan.

Dadan menuturkan, salah satu kandidat yang akan mendapat kucuran pendanaan tersebut adalah pembangkit EBT sebesar 20,9 gigawatt, yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan beberapa kandidat pensiun dini PLTU batu bara. "Nanti di dalam comprehensive investment plan itu dibuat, kita bernegosiasi terkait pendanaan," ucapnya.

Head of U.S. Department of Treasury, Alexia Latourte, juga mengatakan Sekretariat JETP akan mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai target JETP, termasuk rencana investasi dan kebijakan yang komprehensif, yang merefleksikan target penurunan emisi gas rumah kaca dan yang terpenting untuk mendukung masyarakat terdampak.

"Itulah alasan kita mengatakan Just Energy Transition, yakni transisi energi yang berkeadilan yang mempertimbangkan kehidupan dan penghidupan masyarakat terdampak di setiap tingkatan perjalanan transisi energi, sehingga tidak ada satu pun yang tertinggal," ujar Latourte.

Ikuti Whatsapp Channel Republika