REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berkomitmen mendorong perusahaan pelat merah untuk membantu menekan biaya keberangkatan haji. Kendati demikian, Erick ingin penugasan yang diberikan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) dilakukan secara profesional dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
"Pada intinya, kita pasti mendorong dalam membantu masyarakat naik haji," ujar Erick usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/2/2023).
Erick menyampaikan faktor avtur menjadi salah satu komponen utama dalam menentukan biaya operasional penerbangan. Erick menilai adanya kompensasi avtur tentu akan mampu menekan ongkos penerbangan dari Garuda untuk para calon jamaah haji.
"Kalau bicara penerbangan itu harga avtur bisa juga dibantu kompensasi. Misalnya, contoh, apakah dari porsi SKK migas, pajak dibantu, itu kan mengurangi harga avtur," ucap Erick.
Erick menyebut penugasan kepada Garuda juga harus dibarengi dengan skema business to business (B to B) yang saling menguntungkan. Hal ini penting dalam menjaga operasional Garuda untuk tetap sehat.
"Selama BUMN membantu, kita terbuka, tapi konteksnya B to B. Jangan sampai disalahkan kalau ada apa-apa lagi. Jangan sampai Garuda yang direstrukturisasi, ada penugasan lagi, sakit lagi. Karena itu konteksnya B to B," kata Erick.
Tidak hanya Garuda, Erick mengatakan BUMN berkomitmen penuh dalam membantu meringankan dan memudahkan masyarakat untuk beribadah ke tanah suci. PT Bank Syariah Indonesia (BSI), ucap Erick, membuka diri dalam penyediaan gelang haji.
"Contoh kemarin ada isu mengenai gelang yang saya juga tidak ngikutin, saya cuma baca di media, mestinya Rp 1 miliar jadi Rp 5 miliar. Kalau BSI bisa bantu, kenapa tidak? Kan tetap B to B. Misalnya BSI menyuplai gelang, lalu jadi nasabahnya BSI," kata Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
