REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelar dialog dengan para pelaku usaha pengguna jasa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dari wilayah Cikarang, Bekasi, dan Purwakarta. Pada kesempatan itu, ia menegaskan, kolaborasi antara pemerintah dengan pengusaha bisa mewujudkan perbaikan ekonomi, bahkan pada masa tersulit seperti pandemi.
"Indonesia telah mengelola pandemi Covid-19 dengan sangat baik. Ini tentu merupakan sebuah kinerja yang luar biasa. Hanya saja, dalam proses pemulihan kita juga melihat adanya tantangan-tantangan baru," ujarnya saat melakukan kunjungan kerja ke Cikarang, Jawa Barat, Jumat (27/1/2023).
Pada 2023, kata dia, tantangan telah bergeser dari risiko kesehatan menjadi risiko finansial dan geopolitik. Dunia tengah menghadapi ancaman disrupsi ekonomi, kenaikan harga komoditas, inflasi, merosotnya kondisi sosial, dan pelemahan ekonomi. Demi mampu melewati kondisi tersebut, kata dia, pemerintah dan pelaku usaha harus terus berkolaborasi sekaligus menangkap sinyal anomali supaya dapat diterjemahkan dalam formula kebijakan yang tepat.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai Kemenkeu pun akan berupaya mendukung para pelaku usaha dengan beberapa kebijakan strategis. Di antaranya memberikan fasilitas dan insentif di bidang kepabeanan, berupa fasilitas kawasan berikat (KB) dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE).
Selain menggelar dialog dengan para pelaku usaha, dalam kunjungan tersebut, Sri Mulyani juga berkesempatan meninjau Cikarang Dry Port (CDP) untuk melihat proses bisnis dan aktivitas tempat penimbunan sementara (TPS). Berada di wilayah pengawasan Kantor Bea Cukai Cikarang, CDP telah beroperasi sejak 2010 dan merupakan bagian dari program pemerintah, yaitu Customs Advance Trade System dan Indonesian Blue Print Logistics guna menyederhanakan dan meningkatkan daya saing logistik Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
