REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Garuda Indonesia Tbk sebagai salah satu maskapai yang akan menerbangkan jamaah haji hingga saat ini belum bisa menetapkan tarif penerbangan haji untuk keberangkatan 2023. Garuda masih menunggu pembahasan dari Kementerian Agama terkait hal ini.

"Sampai hari ini belum ada fix tarif yang kita sampaikan karena hingga kini belum ada pembicaraan terkait penentuan tarif ini dari Kementerian Agama," ujar Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam RDP bersama Komisi VIII DPR RI, Kamis (26/1).

Irfan juga menjelaskan saat ini struktur penentuan tarif penerbangan masih seperti struktur di tahun 2019. Dimana, kata Irfan memang biaya avtur dan juga sewa pesawat mendominasi struktur harga tiket.

Irfan merinci, untuk komponen harga avtur mencapai 41,9 persen dari struktur biaya penerbangan haji. Kata dia, pergerakan harga minyak dunia dan harga jual avtur yang dibanderol Pertamina akan sangat berpengaruh pada struktur harga.

"Jadi, harga minyak dunia ini akan sengat berpengaruh pada struktur cost kami," ujar Irfan.

Selain itu, sewa pesawat mencapai 39 persen dari struktur cost penerbangan. Dengan proyeksi jamaah yang berangkat pada tahun ini berkisar 200 ribuan jamaah, maka minimal Garuda harus menyiapkan 15 pesawat yang diterbangkan dari sembilan embarkasi haji.

"Sayangnya, saat ini kami gak punya pesawat sebanyak itu. Maka itu, kami memang harus sewa lagi. AC Lease ini juga termasuk dengan seberapa besar kebutuhan sewa pesawat kami untuk keberangkatan," ujar Irfan.

Irfan juga menjelaskan kondisinya dari pemerintah Saudi juga melakukan adjustment harga operasional bandara. Baik itu landing charge, parking charge dan juga passanger services. Dimana, kondisi tersebut juga akan mempengaruhi struktur pembentukan harga.

"Ground handling di saudi saat ini naik 40 persen, visa petugas naik 35 persen, landing charge dan parking charge ini juga naik sampai 25 persen. Ini juga akan sangat mempengaruhi struktur harga," ujar Irfan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika