Selasa 17 Jan 2023 18:22 WIB

Kerusuhan di Morowali, Bahlil: Bisa Timbulkan Persepsi Buruk

Bahlil mengaku belum bisa bicara banyak perihal kejadian kerusuhan.

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Ahmad Fikri Noor
Foto tangkapan layar rusuh di Morowali. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku belum bisa bicara banyak perihal kejadian kerusuhan di Pabrik Smelter PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah.
Foto: Dok. Republika
Foto tangkapan layar rusuh di Morowali. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku belum bisa bicara banyak perihal kejadian kerusuhan di Pabrik Smelter PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku belum bisa bicara banyak perihal kejadian kerusuhan di Pabrik Smelter PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Ia menjelaskan, pihaknya sedang mengirimkan tim untuk menginvestigasi duduk perkara persoalan.

"Saya jujur ya. Saya kebetulan, pada saat kejadian ini lagi proses jalan ke Davos. Tapi, saya minta tim untuk cek, masalahnya apa. Jadi kita tidak bisa bicara detail," ujar Bahlil dari Davos, Swiss, Selasa (17/1/2023).

Baca Juga

Meski begitu, Bahlil berharap semua pihak bisa duduk dan mencari solusi bersama atau win win solution bagi semua pihak. Bahlil mengaku menyayangkan kejadian tersebut karena menjadi preseden buruk bagi iklim investasi Indonesia.

"Ini bisa melahirkan persepsi yang kurang elok. Kita sama-sama cari solusi," ujar Bahlil.

 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak tegas pelaku perusakan dan pelanggar hukum pascaterjadinya kerusuhan di industri pengolahan nikel PT GNI.

 

"Yang jelas beliau memerintahkan kepada kepolisian untuk menindaktegas pelaku tindak pidana atau pengrusakan dan pelaku pelanggar hukum," kata Kapolri dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/1/2023).

Selain itu, Jokowi juga meminta agar kasus bentrokan yang melibatkan pekerja lokal dan asing ini untuk diusut tuntas. Presiden pun meminta agar seluruh kegiatan operasional perusahaan bisa kembali berjalan normal.

"Mengungkap seterang-terangnya dan juga menjaga agar seluruh kegiatan operasional yang dilaksanakan perusahaan kembali bisa berjalan," kata Kapolri.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement