REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2022 sebesar 2,38 persen terhadap PDB. Angka itu lebih kecil dari target yang ditetapkan sebesar 4,5 persen terhadap PDB.

"Ini menunjukkan konsolidasi fiskal lebih cepat dari amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020," ujarnya dalam keterangan pers virtual usai Sidang Kabinet Paripurna terkait APBN dan Anggaran 2023, Senin (16/1/2023).

Airlangga melanjutkan, pendapatan negara pun mencapai 115,9 persen dari target yang sebesar Rp 2.266,2 triliun. Jumlah tersebut, lanjutnya, tumbuh 30,6 persen. Pendapatan negara itu didukung oleh penerimaan pajak yang menembus 115,6 persen dari target.

"Penerimaan pajak dua tahun berturut-turut lampaui target. PNBP juga mencapai 122,2 persen (dari target)," ujar dia.

Airlangga menyebutkan, realisasi belanja negara sebanyak 95,5 persen atau tumbuh 10,9 persen. Itu terutama didorong oleh belanja pemerintah pusat yang mencapai 98,8 persen.

"Ini (belanja pemerintah pusat) terkait subsidi energi. Realisasinya tahun lalu sebesar Rp 551,2 triliun, kemudian realisasi anggaran Rp 583,5 triliun, dan pembiayaan utang Rp 688,5 triliun," tuturnya.

Airlangga melanjutkan, program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) pada 2022 telah dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, program itu berdampak nyata dalam melindungi daya beli masyarakat. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika