REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat meningkatkan realisasi investasi pada 2023 sebesar Rp 61,9 triliun dan dapat menciptakan lapangan kerja baru sebanyak 78.774 orang.
Dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah, pemerintah terus berupaya mendorong pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia. Investasi menjadi faktor yang sangat diperlukan demi mendukung kemajuan pembangunan KEK dan diharapkan dapat terus meningkat. Guna mengevaluasi perkembangan pelaksanaan KEK Tahun 2022 dan rencana pada Tahun 2023, Dewan Nasional KEK mengadakan Sidang Dewan Nasional KEK pada Rabu (11/1/2023).
“Terkait perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus. Pertama, KEK ini berjalan dengan capaian investasi sebesar Rp 30,9 triliun atau 27 persen dari kumulatif investasi dan telah mampu membuka lapangan kerja baru sebesar 27.526 orang atau 49 persen dari kumulatif tenaga kerja," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Dewan Nasional KEK.
Sampai 2022, kata dia, realisasi investasi Rp 113,2 triliun, jumlah lapangan kerja sebesar 55.678 orang, dan komitmen investasinya sebesar Rp 214 triiliun. Pada 2023 komitmen investasi sebesar 61,9 triliun.
Capaian tersebut, lanjutnya, didorong oleh beberapa KEK berbasis industri seperti KEK Galang Batang, KEK Kendal, KEK Gresik, KEK Sei Mangkei dan KEK berbasis pariwisata seperti KEK Mandalika, KEK Lido, KEK Tanjung Kelayang, KEK Tanjung Lesung, KEK Singhasari. Peningkatan investasi pun terjadi di KEK Nongsa yang mampu menarik investasi untuk data center, digital, serta industri film.
Lalu dari 19 KEK yang saat ini telah ditetapkan oleh pemerintah, masih terdapat beberapa KEK yang perlu didorong agar dapat berkembang secara signifikan. Di antaranya KEK Morotai, KEK Sorong, KEK MBTK, dan KEK Likupang.
Dalam kesempatan itu, dilakukan pembahasan terkait beberapa hambatan dalam pengembangan KEK seperti masalah penguasaan dan pengelolaan lahan, kurangnya kemampuan badan usaha pengembang dalam penyediaan pendanaan, dan kurangnya kapasitas manajemen dan belum adanya rencana bisnis dalam menarik investasi. Lalu, diperlukannya dukungan infrastruktur dari Pemerintah serta belum optimalnya pemberian fasilitas fiskal dan kemudahan di KEK.
Lebih lanjut, Dewan Nasional KEK memberikan arahan agar melakukan fasilitasi penyelesaian hambatan yang ada dan memberikan asistensi dalam proses pemanfaatan fasilitas dan kemudahan, penyesuaian regulasi, peningkatan Sistem OSS, peningkatan SDM, dan memberikan dukungan infrastruktur kepada KEK yang prospektif. Sekaligus menyiapkan skema pembiayaan melalui Skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE) dan Kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Lewat dukungan tersebut, diharapkan KEK dapat meningkatkan realisasi investasi pada 2023 sebesar Rp 61,9 triliun dan dapat menciptakan lapangan kerja baru sebanyak 78.774 orang yang merupakan bagian dari pelaksanaan komitmen investasi Rp214 triliun. Pada kesempatan itu pun disepakati pembentukan KEK baru yaitu KEK Kura-Kura Bali (KKB) yang berlokasi di Pulau Serangan, Denpasar, Bali.
Pengembangan KEK KKB dimaksudkan meningkatkan pariwisata melalui pengembangan marina dan resor dengan nilai total investasi sebesar Rp 104 triliun selama 30 tahun kedepan. Lapangan kerja baru yang akan tercipta sebanyak 35 ribu orang pekerja langsung dan 64 ribu orang pekerja tidak langsung serta akan menghemat devisa sebesar 31,8 miliar dolar AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika