REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut baik kebijakan Presiden Joko Widodo terkait larangan ekspor mineral mentah berupa bijih bauksit. Larangan itu akan mulai efektif pada Juni 2023.
Ketua Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menilai, kebijakan pelarangan ekspor bijih bauksit guna mendukung industri pengolahan dan pemurnian dalam negeri ini sudah sesuai amanat Undang-Undang Minerba terbaru yaitu UU Nomor 3 Tahun 2020. Ia juga mengatakan, larangan ekspor nikel dan bauksit tersebut bukan tanpa alasan, tapi perlu dilakukan demi meningkatkan nilai tambah terhadap Sumber Daya Alam (SDA) di Tanah Air.
"Kalau kita hanya mengekspor bahan mentah ya kita sebetulnya dirugikan. Itu hak kita sebagai suatu bangsa untuk mempunyai nilai tambah. Jadi memang langkah ini dilakukan hasil evaluasi oleh pemerintah atas skema yang sebelumnya dan juga guna mendorong industrialisasi dalam negeri," jelasnya dalam keterangan resmi, Selasa (27/12/2022).
Arsjad menegaskan, kebijakan pelarangan ekspor biji akan semakin terakselerasi jika didukung oleh peta jalan hilirisasi yang jelas. Jadi bukan sekadar membangun smelter sebanyak-banyaknya tanpa punya arah dan tujuan. Saat ini, smelter atau pabrik pengolahan dan pemurnian bijih bauksit terdapat di Sulawesi Tengah-Tenggara, Halmahera Timur-Selatan, Galang Batang Pulau Bintan, dan Kalimantan Barat.
Di sisi lain, Kadin membeberkan potensi SDA dalam program hilirisasi industri yang digaungkan pemerintah. Arsjad melihat upaya pemerintah dalam hilirisasi industri ini mendorong peningkatan dalam pengolahan SDA lain dalam negeri.
"Ini bukan hanya terbatas di nikel dan bauksit tapi termasuk di timah, tembaga dan khususnya emas juga. Kita harus memanfaatkan kekayaan SDA kita untuk diolah sebaik mungkin dan menghasilkan nilai tambah yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi itu yang menjadi dasar kenapa pemerintah mendorong program hilirisasi industri," tuturnya.
Ia berharap, hilirisasi bauksit akan berjalan seperti nikel yang terintegrasi dari hulu ke hilir hingga benar-benar menghasilkan nilai tambah tinggi dan bukan sekadar barang setengah jadi. Arsjad meyakini, hilirisasi itu akan dapat mengakselerasi pengolahan bauksit itu sampai menjadi produk aluminium ingot pada 2025.
Hal tersebut akan memberikan dampak bagi perekonomian nasional melalui hilirisasi bauksit, industri ringan, dan logistik modern yang ramah lingkungan. “Aluminium ingot sangat diperlukan industri dalam negeri, seperti pelat, billet, scrap, dan bentuk profil yang diperlukan dalam proses di industri seperti pesawat terbang, kapal, otomotif, dan konstruksi,” ujarnya.
Dalam beberapa tahun ke depan, diharapkan seluruhnya bisa diisi dari industri aluminium dalam negeri. Dengan cadangan bauksit yang ada, Indonesia punya potensi memenuhi kebutuhan aluminium sampai beberapa puluh tahun ke depan. Adapun bauksit dengan kapasitas terbesar itu berada di Kalimantan Barat.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, smelter terpasang untuk bijih bauksit di RI saat ini sudah sebanyak 4 unit dengan kapasitas olahan alumina mencapai 4,3 juta ton setiap tahunnya.
“Selain itu pemurnian bauksit dalam tahap pembangunan itu kapasitas inputnya sebanyak 27,41 juta ton dan kapasitas produksinya 4,98 juta ton atau mendekati 5 juta ton,” kata dia saat keterangan pers moratorium ekspor bijih bauksit yang ditayangkan lewat Kanal Youtube Sekretariat Presiden pada pekan lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika