REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir membantah pendapat yang menyatakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara di tanah air mengalami kerugian.

"Dalam sejarah republik, ini pertama kali BUMN punya laporan buku yang terkonsolidasi, karena itu mari bicara dengan fakta dan data, jangan terjebak isu katanya-katanya, atau dari medsos," kata dia di Padang, Sumatra Barat, Selasa (20/12/2022) saat berdialog dengan tokoh masyarakat.

Ia menyebutkan pada 2020 meski di tengah pandemi, BUMN mampu menghasilkan keuntungan Rp 13 triliun. "Mungkin karena Covid-19, lalu setahun berikutnya pada 2021 keuntungan BUMN naik menjadi Rp 124,7 triliun," kata dia.

Selanjutnya pada tahun ini, dalam sembilan bulan untung BUMN tercatat Rp 155 triliun. "Artinya tidak benar BUMN bangkrut, untung kan, kalau kita dagang nggak mau cari rugi," katanya.

Ia menambahkan selama tiga tahun sejak 2020 hingga 2022, BUMN memberi ke negara Rp 1.198 triliun dalam bentuk pajak, keuntungan hingga bagi hasil. "Dibandingkan tiga tahun sebelumnya BUMN hanya memberi andil ke negara Rp 1.130 triliun, artinya naik Rp 68 triliun dan ini fakta," kata dia.

Terkait utang BUMN, ia menyampaikan saat ini posisinya 34 persen dari modal. "Jadi modal lebih besar dari utang," kata dia.

Ia mengakui ada BUMN yang kondisinya sakit, ada juga pegawainya yang melakukan korupsi. "Buktinya Jiwasraya, Asabri korupsi, dana pensiun dikorupsi, pelakunya masuk penjara, Garuda Indonesia juga," kata dia.

Ia tidak menutupi fakta ada BUMN yang korup hingga ditutup akan tetapi pada sisi lain ada banyak BUMN yang untung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika