REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) mendukung program pemerintah untuk mempercepat transisi energi dan dekarbonisasi. Komitmen itu dituangkan dalam deklarasi Inisiatif Transisi Energi Berkeadilan yang diselenggarakan Institute Essential Services Reform (IESR) dan APLSI belum lama ini.

Ketua Umum APLSI Arthur Simatupang mengatakan, produsen listrik swasta siap melakukan transformasi agar tetap berkontribusi dalam kelistrikan nasional yang mandiri, semakin ramah lingkungan, dan berkelanjutan. “Ini untuk mendukung target net zero emission Pemerintah Indonesia,” kata Arthur dalam siaran pers, Ahad (27/11).

Dia menambahkan, APLSI bertekad mengoptimalkan peran swasta sebagai mitra pemerintah dalam membangun sistem kelistrikan yang andal berdasarkan transisi energi yang berkeadilan (Just Energy Transition). Hal itu dilakukan dengan diversifikasi investasi pembangkit dari berbagai sumber energi yang bersifat terbarukan yang potensinya sangat besar di Indonesia.

Menurut Arthur, komitmen tersebut juga sudah tertuang dalam expression of interest antara APLSI dengan Kadin Indonesia  dalam acara Kadin Net Zero Hub pada KTT B-20 Indonesia. Dalam acara tersebut, Arthur menyebutkan bahwa pihaknya sudah menandatangani kesepakatan untuk melakukan kajian bersama secara intensif terhadap diversifikasi investasi pembangkit listrik. Dengan demikian, peran swasta akan optimal dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi rendah karbon dengan bermitra bersama pemerintah dalam membangun sistem kelistrikan yang andal, berdikari, dan transisi energi dijalankan secara berkeadilan.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan, transisi energi yang berkeadilan akan berjalan dengan tersedianya ruang lebih luas untuk pengembangan energi terbarukan, di antaranya dengan melakukan pengakhiran masa operasional PLTU lebih cepat.

“Kajian IESR menemukan bahwa untuk konsisten dengan pembatasan kenaikan temperatur 1,5 derajat celsius, maka seluruh PLTU yang tidak dilengkapi dengan penangkap karbon harus pensiun sebelum 2045. Pada periode 2022-2030, paling tidak 9,2 GW PLTU harus pensiun, di mana 4,2 GW berasal dari listrik swasta, tanpa itu sukar rasanya mencapai NZE,” kata dia.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana menekankan pentingnya kemitraan untuk dekarbonisasi sistem energi. Ia menjelaskan berdasarkan Perpres 112 Tahun 2022, Indonesia berencana untuk tidak membangun PLTU batu bara baru setelah tahun 2030, kecuali yang dalam tahap kontrak atau dalam tahap konstruksi.

Berdasarkan kajian “Financing Indonesia’s Coal Phase out” IESR bersama Center for Global Sustainability, Universitas Maryland, untuk memensiunkan 9,2 GW PLTU batu baru di 2030, Indonesia membutuhkan dukungan pendanaan internasional untuk memenuhi biaya pensiun PLTU, sekitar 4,6 miliar dolar AS pada 2030.

Adapun untuk mendukung upaya dekarbonisasi di sektor ketenagalistrikan, Pemerintah Indonesia akan bekerja sama dengan International Partners Group (IPG) untuk mewujudkan rencana investasi dalam rangka mendukung pensiun dini PLTU dan juga teknologi rendah karbon lainnya. Kerja sama tersebut akan menunjang tercapainya target dekarbonisasi sistem kelistrikan Indonesia, antara lain mencapai puncak emisi sektor kelistrikan sebesar 290 juta ton CO2 pada 2030, menyiapkan proyek-proyek PLTU yang harus dipensiunkan lebih awal, serta memastikan capaian bauran energi terbarukan sebesar minimal 34 persen pada 2030.

Ikuti Whatsapp Channel Republika