REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penelitian terbaru dari World Economic Forum yang bekerja sama dengan Zurich, Executive Opinion Survey, menyimpulkan bahwa dampak inflasi yang cepat, krisis utang, dan krisis biaya hidup merupakan ancaman terbesar untuk melakukan bisnis di negara-negara anggota G20 pada dua tahun ke depan.

Spesifik untuk Indonesia, para pemimpin bisnis di Indonesia pun masih mengidentifikasi krisis utang sebagai ancaman pertama yang dirasakan bisnis mereka pada tahun 2022, serupa dengan hasil survei tahun lalu.

Yang menarik, meskipun risiko ekonomi menjadi perhatian utama di Indonesia, konflik antarnegara dan kontestasi geopolitik sumber daya strategis (risiko terkait geopolitik), dan ketimpangan layanan digital (risiko teknologi) juga masuk ke dalam lima resiko terbesar di antara para pemimpin bisnis di Indonesia. Bahkan, konflik antarnegara dan inflasi yang cepat berada di peringkat kedua dalam daftar.

Chief Risk Officer Zurich Indonesia, Wayan Pariama mengatakan, hasil survei tahun ini cukup berbeda dibandingkan hasil tahun 2021. Khususnya di bidang ketimpangan digital, dimana pada survei tahun lalu kategori digital tidak muncul sebagai kategori teratas, namun bukan hal mengejutkan muncul di tahun ini.

"Indonesia sekarang berada pada tahap percepatan pembangunan infrastruktur digital untuk menawarkan layanan digital yang merata dan mendukung transformasi digital," katanya dalam keterangan, Rabu (16/11).

Menurutnya, Zurich selalu berusaha untuk memainkan peran besar untuk melindungi masyarakat dan bisnis dari risiko dan meningkatkan ketahanan mereka. Wawasan membantu dalam membangun proposisi yang lebih baik dan melindungi masyarakat Indonesia dan bisnis mereka lebih baik di masa depan.

Korelasi antara ekonomi, geopolitik, dan teknologi mendominasi risiko di antara para pemimpin bisnis di Indonesia. Seraya mereka mengatasi kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi, mengintensifkan hubungan antarnegara, dan transformasi digital yang cepat di seluruh sektor bisnis.

Hasil Executive Opinion Survey ini, didasarkan pada respon terhadap lebih dari 12 ribu pemimpin bisnis dari 122 negara yang dilakukan antara April dan Agustus 2022, yang diterbitkan  menjelang COP27 di Mesir dan KTT G20 di Bali, November ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika