REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN Erick Thohir mengarahkan investasi perusahaan PT PLN (Persero) pada energi terbarukan. Lewat restrukturisasi PLN, Erick mendorong kementerian BUMN untuk dapat menyeimbangkan kekuatan modal perusahaan dan melakukan pensiun dini PLTU yang relatif mahal.
Menurut Erick, PLN diharapkan dapat mencapai kapasitas 15 gigawatt (GW) hingga 2040 mendatang. Target itu, kata Erick, relatif mungkin dilakukan setelah konsolidasi aset pembangkit PLN melalui dua subholding generation company (Genco), yaitu PLN Indonesia Power mengelola 18,4 GW pembangkit dan PLN Nusantara Power mengelola 20,6 GW.
“Tiga tahun terakhir, kita dorong capex (belanja modal) PLN lebih efisien. Kita bisa lihat bagaimana utang PLN Rp 500 triliun sekarang sudah turun Rp 96 triliun. Bagaimana kita sustain dari utang itu karena harus migrasi ke energi baru terbarukan,” kata Erick saat agenda Special Event Road to G20 by Himpuni di IPB International Convention Center Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini.
Lewat restrukturisasi PLN beberapa waktu lalu, Erick mengatakan, kementerian BUMN relatif dapat menyeimbangkan kekuatan modal perusahaan setrum pelat merah itu untuk berinvestasi lebih lanjut pada energi baru terbarukan, seperti investasi awal untuk pensiun dini PLTU yang relatif mahal.
“Dengan adanya dua power coal [subholding] ini, ada 15 GW dan 18 GW yang merupakan terbesar di Asia Tenggara, kita coba shutting down pelan-pelan tetapi ini tidak tercampur dengan PLN secara menyeluruh, 15 GW ini potensial untuk shutting down,” kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, PT PLN (Persero) menandatangani kesepakatan terkait pengalihan aset pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) miliknya ke PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) guna mempercepat pensiun dini pembangkit listrik berbasis batu bara tersebut.
Dalam sinergi tersebut, PLN dan PTBA menandatangani principal framework agreement (PFA) untuk percepatan pensiun dini PLTU Pelabuhan Ratu berkapasitas 3x350 megawatt (MW) pada acara SOE International Conference di Bali, Selasa (18/10/2022). PFA tersebut memuat persyaratan dan penjelasan terkait rencana struktur transaksi PLTU Pelabuhan Ratu antara PLN dan PTBA.
Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PLN Hartanto Wibowo mengatakan, penandatanganan tersebut merupakan implementasi salah satu skema pensiun dini PLTU milik PLN, yakni spin-off dengan blended financing.
"Kami menandatangani PFA dengan PTBA untuk spin-off with blended financing. Kunci sukses skema ini adalah tingkat suku bunga pinjaman. Semakin rendah tingkat bunga pinjaman, makin cepat PLTU dipensiunkan sambil mencapai pengembalian yang acceptable bagi investor," kata Hartanto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
