REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan, pemerintah berkomitmen dan sangat serius membantu pondok pesantren (ponpes) agar dapat mandiri secara ekonomi. Strategi untuk mewujudkan kemandirian itu salah satunya melalui Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren).

Hal itu disampaikannya saat memperinganti Hari Santri Nasional dan Kick Off Satu Abad NU di PonPes Wisata An-Nur 2 Al-Murtadlo, seperti dilansir siaran pers, Jumat (21/10). Ia mengatakan, ponpes dapat menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan bidang keuangan seperti Bank Wakaf Mikro, BMT (Baitul Maal Wa Tamwil), maupun ultra mikro lainnya.

Beberapa program yang dilakukan Kemenkop dalam pengembangan ekonomi berbasis Kopontren meliputi pembiayaan dana bergulir dengan tingkat bunga sangat rendah yaitu tiga persen flat. Kemudian, kata Teten, pemerintah juga menyediakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) klaster. 

Tahun ini pagu anggaran KUR yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 373,17 triliun. Rencananya tahun depan plafon KUR akan dinaikkan menjadi Rp 400 triliun."Kami (akan) membuat piloting di sini untuk pengembangan KUR klaster karena pondok pesantren itu bisa jadi tempat usaha. Tidak hanya tempat untuk cari ilmu, di sini bisa jadi klaster ekonomi pesantren," tuturnya.

Selain itu, kata dia, Ponpes melalui Kopontrennya dapat memanfaatkan program Perhutanan Sosial. Jadi para santri atau masyarakat yang tergabung dalam koperasi dapat memanfaatkan lahan milik pemerintah untuk dikelola.

Melalui pengelolaan hutan untuk kegiatan produktif diharapkan ekonomi masyarakat akan tumbuh lebih baik. "Dengan program Perhutanan sosial, pemerintah memberi kemudahan akses bagi rakyat kecil untuk mendapat lahan 2 hektare per orang (untuk dikelola). Setidaknya ada 12,7 juta hektare yang disediakan jadi saya kira ini bisa dimanfaatkan oleh para santri dan kyai untuk mendorong ekonomi di sekitar pesantren," tutur dia.

Berikutnya, Kemenkop juga mendorong pengembangan ekonomi syariah di lingkungan pesantren melalui Badan Layanan Umumnya, LPDB-KUMKM. Lembaga ini didirikan salah satunya guna mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di lingkungan pesantren.

"Kita harus menjadi kekuatan syariah di dunia, juga harus menjadi kekuatan industri halal dunia. Oleh sebab itu kita bersama salah satunya, Bank Indonesia sudah merancang kekuatan ekonomi syariah melalui modest fashion yang diharapkan bisa mendorong Indonesia menjadi kiblat fashion dunia," jelas Teten.

Ikuti Whatsapp Channel Republika