REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Pemerintah meluncurkan program Indonesia Water Fund (IWF) sebagai upaya untuk memperbaiki akses air bersih bagi seluruh rakyat Indonesia. Peluncuran dilakukan dalam acara Konferensi Internasional BUMN atau State Owned Enterprises (SOE) International Conference di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin (17/10/2022).
Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap IWF sebagai platform untuk mendukung percepatan investasi penyediaan sambungan air bersih ke rumah-rumah dapat menjadi alternatif solusi bagi pemerintah melalui pendanaan nonAPBN. "Konstitusi Indonesia mengakui dan menjamin hak atas air sebagai pengejawantahan dari pemenuhan hak asasi masyarakat Indonesia, sekaligus hak asasi sosial di mana peran dan keterlibatan pemerintah menjadi suatu kebutuhan," ujar Ma’ruf Amin saat membuka SOE International Conference secara daring.
Untuk itu, menurut Ma’ruf, air harus dikelola sebagai kekayaan nasional sekaligus kebutuhan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. "Saya harapkan Indonesia Water Fund yang diluncurkan hari ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang," ucap Ma’ruf.
Indonesia Water Fund (IWF) diinisiasi oleh Kementerian BUMN melalui sinergi Holding BUMN Danareksa (Danareksa, Nindya Karya, Perum Jasa Tirta 1, dan Perum Jasa Tirta 2) untuk menghadirkan sambungan air ke berbagai wilayah di Indonesia.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan IWF fokus pada tiga pilar yang menawarkan pendekatan investasi dengan manfaat berkelanjutan dan menghadirkan akses yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Erick menyebut IWF dapat dijalankan sesuai dengan model investasi yang sesuai dengan profil investor dengan skema yang mudah direplikasi di seluruh Indonesia.
Menurutnya, peran mitra strategis dibutuhkan dalam program IWF guna mencapai hasil yang optimal dalam proses pengoperasiannya."Target awal, IWF akan mengelola dana sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 15 triliun dari mitra strategis untuk memperbaiki akses air bersih bagi 40 juta jiwa rakyat Indonesia. Sesuai dengan prinsip IWF, yaitu penyediaan platform investasi yang mudah direplikasi, sehingga penambahan sambungan rumah untuk percepatan akses air bersih akan dapat terus menerus ditingkatkan," ujar Erick.
Erick menambahkan, IWF merupakan solusi cepat untuk pemerataan akses air bersih, mempercepat penyediaan air bersih yang inklusif, berkelanjutan, dan efisien bagi seluruh rakyat Indonesia, sekaligus memperluas cakupan layanan air bersih nasional. IWF juga merupakan bentuk pendanaan untuk air bersih yang berjalan berdampingan dengan APBN secara mandiri, sehingga tidak membebani APBN secara langsung.
"IWF merupakan upaya untuk memaksimalkan PDB Indonesia, karena pasokan air yang tidak cukup akan berpotensi mengurangi PDB Indonesia sebesar 2,5 persen pada 2045," ucap Erick.
Erick mengatakan survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada 2021 mencatat rumah tangga dengan akses air minum layak baru mencapai 90,8 persen, yang mana sekitar 12 persen rumah tangga memiliki akses air minum aman, dan kurang lebih 19 pesen memiliki akses air minum perpipaan.
Sementara, berdasarkan data dari Danareksa Research Institute, konsumsi air semakin meningkat sejalan dengan peningkatan populasi. Namun, kelangkaan air menjadi masalah besar di beberapa negara dan bersamaan dengan kualitas air yang kurang baik menjadi penyebab penyebaran penyakit.
"Ke depan, isu kelangkaan dan kualitas air harus menjadi prioritas," sambung Erick.
Erick menyampaikan realisasi investasi atau pembiayaan untuk sektor pengairan dan sanitasi belum memenuhi sesuai kebutuhan. Menurut Erick, IWF merupakan alternatif pembiayaan sektor pengairan di indonesia yang melibatkan BUMN, pihak swasta, dan investor.
"Dengan skema sumber dana tersebut diharapkan dapat meringankan beban APBN," kata Erick menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
