REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Indonesia tak lagi mengimpor aspal dalam waktu dua tahun ke depan. Sebab, deposit aspal yang dimiliki Indonesia sangat besar, yakni mencapai 662 juta ton di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara.

Namun sayangnya, deposit aspal yang ada di Pulau Buton tersebut justru tak diolah sehingga Indonesia harus mengimpor aspal. “Sehingga yang terjadi 95 persen aspal kita ini aspal impor, padahal punya deposit di Buton 662 juta ton, ini bener? Saya di lapangan saya sampaikan, 2 tahun lagi saya beri waktu stop yang namanya impor aspal. Harus semuanya disuplai dari Pulau Buton,” kata Jokowi saat pembukaan Investor Daily Summit 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (11/10).

Jokowi mengatakan, bahan mentah aspal di Pulau Buton tersebut dahulunya pernah diolah. Namun pengolahan aspal di Pulau Buton terhenti karena impor aspal dinilai lebih murah.

“Saya ke Buton 2 minggu yang lalu, depostinya ada 662 juta ton, saya kalau sudah ke lapangan itu angka-angka hapal semua. 662 juta ton aspal, dulunya pernah diolah di Buton, tetapi stop saya gak tau karena katanya aspal impor lebih murah,” ujarnya.

Karena itu, ia pun mengajak para investor untuk berinvestasi dalam pengelohan aspal di Pulau Buton untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun untuk diekspor. Kebutuhan aspal dalam negeri per tahun pun mencapai 5 juta ton.

“Kalau 5 juta ton per tahun artinya kita masih memiliki 120 tahun untuk mengelola yang namanya aspal Buton. Hilirisasi ini menjadi kunci kita maju atau melompat atau tidak ada di situ,” kata Jokowi.

Jokowi menekankan pentingnya hilirisasi industri dan menghentikan ekspor bahan mentah. Selain memberikan nilai tambah bagi negara, hilirisasi industri pun juga bisa menciptakan lapangan kerja.

Ia mencontohkan hilirisasi industri untuk nikel. Sebelum dilakukannya hilirisasi industri, nilai ekspor nikel hanya sebesar Rp 15 triliun. Namun setelah dilakukan hilirisasi industri, nilai yang didapatkan dari pengolahan nikel pun melompat hingga Rp 360 triliun.

“Sehingga juga bolak balik terus saya sampaikan setelah nikel stop, setelah dua tahun lagi aspal stop, stop timah, stop bauksit, stop tembaga. Karena pajak bea ekspor, royalty, deviden, semuanya akan masuk ke dalam negeri, tidak yang menikmati orang luar kita,” ucap dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika